BANGKA BARAT, DAN – Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memperkuat tata kelola alat dan obat kontrasepsi (Alokon) guna memastikan ketersediaan, keamanan, dan kualitas pelayanan keluarga berencana (KB) bagi masyarakat. Upaya tersebut dibahas dalam Forum Diskusi Partisipatif Penguatan Sistem Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) Tingkat Kabupaten/Kota yang berlangsung di Rumah Kebun, Mentok, Bangka Barat, Senin (12/10/2026).
Kegiatan ini dihadiri sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya penyuluh KB, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3P2KB), PC IBI, termasuk asosiasi apoteker.
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Provinsi Babel, Yudi Rafani mengatakan, penguatan tata kelola Alokon menjadi langkah strategis untuk menjaga mutu pelayanan KB, mulai dari proses distribusi hingga alat kontrasepsi diterima dan digunakan oleh masyarakat. Menurutnya, Bangka Barat termasuk daerah yang terdepan dalam pelayanan KB. Karena itu, upaya menjaga kualitas layanan perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui koordinasi lintas sektor dan pengawasan terhadap rantai distribusi Alokon.
“Melalui SK Gubernur, kami sudah membentuk tim pengendali mutu pelayanan KB yang beranggotakan lintas dinas. Salah satu tugasnya adalah menjamin mutu pelayanan KB,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, Perwakilan BKKBN/Kemendukbangga Babel juga menggandeng BPOM untuk melakukan peninjauan ke puskesmas, termasuk melihat secara langsung tata kelola Alokon serta memperoleh rekomendasi dan masukan terkait kualitas penyimpanan dan distribusinya. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan sejak Alokon berada di gudang provinsi hingga didistribusikan ke Kabupaten Bangka Barat dan diteruskan ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Setiap tahapan harus memenuhi ketentuan agar kualitas produk tetap terjaga hingga diterima oleh akseptor.
“Harapannya, mutu tetap terjaga, paling tidak dari sisi suplai Alokon. Kami sudah mendistribusikan Alokon ke Bangka Barat, tentu untuk diteruskan ke fasilitas pelayanan kesehatan,” katanya.
Yudi mengingatkan, proses pengangkutan dan penyimpanan yang tidak sesuai standar berpotensi memengaruhi kualitas alat kontrasepsi. Karena itu, pemeriksaan terhadap gudang penyimpanan dan sistem distribusi menjadi bagian penting untuk memastikan Alokon yang digunakan masyarakat tetap memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.
Yudi juga berharap dukungan BPOM dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dapat memperkuat pengawasan serta mendorong perbaikan tata kelola Alokon secara menyeluruh.
Sementara itu, Bupati Bangka Barat, Markus menegaskan, program keluarga berencana tidak hanya berkaitan dengan pengaturan kelahiran, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, program KB berperan dalam mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Oleh sebab itu, seluruh proses penyelenggaraan pelayanan KB, mulai dari perencanaan, distribusi, pelayanan, hingga pencatatan dan pelaporan, harus dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, dan akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memandang bahwa program KB bukan sekadar mengatur kelahiran, tetapi juga meningkatkan kualitas manusia. Masyarakat harus memperoleh pelayanan KB yang aman, berkualitas, dan berkesinambungan,” ujarnya.
Markus turut mengapresiasi kinerja DP3P2KB, Dinas Kesehatan, para penyuluh KB, kader, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program KB di Bangka Barat. Ia menilai capaian pelayanan KB merupakan hasil kerja bersama, termasuk peran para kader yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga ke tingkat keluarga.
Atas capaian tersebut, Markus mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus mempertahankan kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan. Ia menekankan pentingnya memastikan ketersediaan Alokon agar masyarakat dapat mengakses layanan KB sesuai kebutuhan.
“Jangan sampai terjadi kekosongan Alokon bagi masyarakat. Saya berharap kegiatan ini menghasilkan kesepahaman dan langkah konkret untuk meningkatkan kinerja pelayanan KB,” tegasnya.
Melalui forum ini, Markus menekankan, para pemangku kepentingan diharapkan dapat menyamakan persepsi, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan Alokon, serta merumuskan tindak lanjut yang lebih terarah. Dengan tata kelola yang baik, ketersediaan dan kualitas Alokon diharapkan tetap terjaga sehingga pelayanan KB di Kabupaten Bangka Barat dapat berlangsung secara aman, tepat sasaran, dan berkesinambungan. (tim)
