BANGKA, DAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka menggelar Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026). Kegiatan ini menjadi momentum refleksi untuk memperkuat semangat kebangsaan sekaligus menghadapi berbagai tantangan bangsa di era modern.
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Jumadi, S.IP., M.AP., dan dihadiri Bupati Bangka Fery Insani, S.E., M.M., Wakil Bupati Bangka Syahbudin, S.IP., M.Tr.IP., Wakil Ketua II DPRD Bangka M. Taufik Koriyanto, S.H., M.H., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Plt Sekretaris Daerah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, Dharma Wanita, anggota Paskibraka, insan pers, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bangka Jumadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memaknai kemerdekaan sebagai hasil perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah dari bangsa lain, melainkan hasil pengorbanan besar yang dibayar dengan darah, nyawa, dan harta benda.
“Sudah hampir 81 tahun bangsa ini menikmati kemerdekaan. Menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI yang tinggal beberapa hari lagi, mari menjadikan semangat para pejuang sebagai energi untuk terus mengisi kemerdekaan dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Jumadi menegaskan, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan fisik, tetapi juga kebebasan yang disertai tanggung jawab moral, keadilan sosial, serta jaminan hak-hak warga negara yang diberikan secara adil. Karena itu, seluruh masyarakat diharapkan mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan digitalisasi yang telah menjadi kebutuhan masyarakat membawa dampak positif sekaligus risiko, seperti penyebaran disinformasi, informasi menyesatkan, hingga kejahatan siber.
Selain itu, derasnya arus globalisasi juga menjadi perhatian serius. Pertukaran informasi, produk, budaya, dan pemikiran antarnegara yang semakin terbuka dinilai dapat memunculkan berbagai ideologi baru yang berpotensi mengikis nilai-nilai luhur bangsa apabila tidak disikapi dengan bijak.
“Karena itu, kita harus terus meningkatkan kemampuan, kapasitas diri, dan lingkungan agar mampu menjadi benteng dalam menjaga kedaulatan bangsa dari berbagai ancaman,” katanya.
Jumadi menjelaskan, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang mampu mengatur pemerintahan, wilayah, dan rakyatnya secara mandiri tanpa intervensi pihak luar. Dalam konteks pembangunan nasional saat ini, salah satu fokus utama pemerintah adalah memperkuat kedaulatan pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan tema nasional HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, yakni “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” Tema tersebut menjadi pengingat bahwa seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi sesuai profesi, tugas, dan fungsi masing-masing demi mewujudkan keadilan serta kemakmuran rakyat Indonesia.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. (*/tim)
