PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian ini menjadi raihan WTP kesembilan secara berturut-turut bagi Pemprov Babel. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tersebut diserahkan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Babel, Kamis (18/6/2026).
Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI, Ahmad Adib Susilo mengatakan, opini WTP diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
“BPK memberikan opini WTP kepada Pemprov Babel atas LKPD Tahun 2025. Raihan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan,” ujarnya.
Menurut Ahmad Adib, opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan. Namun demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya terkait kelebihan pembayaran pada beberapa paket pekerjaan dan penataan aset daerah.
BPK merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti temuan tersebut, termasuk menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran serta menelusuri aset yang belum teridentifikasi secara memadai.
Menanggapi hasil pemeriksaan itu, Gubernur Babel, Hidayat Arsani menegaskan seluruh rekomendasi BPK akan segera ditindaklanjuti oleh jajaran pemerintah daerah.
“Hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Seluruh rekomendasi BPK akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Gubernur juga mengapresiasi BPK RI, DPRD Babel, dan seluruh perangkat daerah yang telah bekerja menjaga kualitas pengelolaan keuangan sehingga opini WTP dapat kembali dipertahankan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Edy Iskandar meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya terkait pengelolaan aset dan administrasi keuangan, agar capaian opini WTP dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang.
Raihan WTP kesembilan berturut-turut ini menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemprov Babel dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. (*/red)
