PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang menyiapkan anggaran sebesar Rp15 miliar pada tahun 2026 untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Wali Kota Pangkalpinang, Prof Saparudin mengatakan, anggaran tersebut dialokasikan untuk meng-cover fakir miskin dan masyarakat kurang mampu agar dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
Dengan status Kota Pangkalpinang yang telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), masyarakat cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas.
“Melalui PBI ini, masyarakat Pangkalpinang cukup membawa KTP untuk berobat di rumah sakit maupun puskesmas tanpa dipungut biaya,” ujarnya saat menghadiri Pelantikan Pengurus IDI Cabang Pangkalpinang, Sabtu (13/6/2026).
Meski demikian, Wali Kota mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Pangkalpinang. Menurutnya, infrastruktur fisik pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah (RSUD DH), puskesmas, hingga puskesmas pembantu (postu) sudah cukup memadai.
Dari sisi sarana dan prasarana penunjang, Wali Kota juga menegaskan, ketersediaan alat kesehatan, serta tenaga medis masih perlu ditingkatkan. Karena itu, ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak agar kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih cepat dan optimal.
“Sinergi dan kolaborasi sangat diharapkan untuk ke depan, sehingga pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dapat lebih cepat terpenuhi,” tutupnya. (*/tim)
