PANGKALPINANG, DAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui usulan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dengan fokus pada percepatan pelaksanaan program prioritas serta penyesuaian teknis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar mengatakan, pembahasan dalam rapat Banggar pada Senin (13/4/2026) menitikberatkan pada kegiatan yang harus segera dijalankan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan perubahan petunjuk teknis.
“Beberapa kegiatan memang perlu segera dilaksanakan, terutama karena adanya perubahan juknis yang baru terbit setelah APBD ditetapkan,” ujarnya.
Eddy menjelaskan, salah satu sektor yang mengalami penyesuaian adalah Dinas Pendidikan, menyusul perubahan pada sejumlah item kegiatan tanpa mengubah total nilai anggaran. Penyesuaian ini dinilai penting agar program tetap berjalan sesuai ketentuan terbaru.
Selain itu, Banggar juga menyoroti dana bagi hasil (DBH) sawit sebesar Rp1,2 miliar yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2024. Dana tersebut harus segera dirinci penggunaannya karena menjadi bagian dari laporan yang akan digunakan sebagai dasar pengajuan DBH sawit pada tahun berikutnya.
“Ini harus segera disusun rincian kegiatannya, karena berkaitan langsung dengan pelaporan dan pengajuan DBH ke depan,” katanya.
Isu lain yang turut menjadi perhatian adalah penambahan anggaran untuk belanja sewa pesawat bagi jemaah haji asal Bangka Belitung. Penyesuaian ini dipicu oleh meningkatnya biaya operasional, termasuk dampak kondisi global seperti kenaikan harga minyak.
Menurut Eddy, DPRD bersama pemerintah provinsi sepakat bahwa pelayanan terhadap jemaah haji harus tetap menjadi prioritas, khususnya dalam mendukung transportasi menuju embarkasi di Palembang.
“Jemaah haji harus difasilitasi dengan baik. Karena ada kenaikan biaya, maka perlu penambahan anggaran untuk sewa pesawat,” jelasnya.
Dalam pembahasan tersebut, seluruh fraksi di Banggar menyatakan persetujuan terhadap usulan pergeseran anggaran, meskipun terdapat beberapa catatan terkait perubahan rincian kegiatan. Banggar juga menekankan pentingnya kejelasan data penerima manfaat, khususnya untuk program yang bersumber dari DBH dan bersifat sosial. Hal ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Nama dan alamat penerima harus jelas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang berhak,” tegas Politisi Golkar ini. (*/tim)
