PANGKALPINANG, DAN – Wakil Wali Kota (Wawako) Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna menekankan pentingnya disiplin aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik saat menjadi pembina apel gabungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka menyambut Tahun Baru 2026, Senin (5/1/2026). Apel tersebut diikuti oleh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkot Pangkalpinang.
Dalam sambutannya, Dessy menyampaikan ucapan Selamat Tahun Baru 2026 kepada seluruh peserta apel. Ia berharap tahun baru ini membawa semangat baru, kesehatan, kebahagiaan, serta kesejahteraan bagi seluruh ASN.
“Selamat Tahun Baru 2026 untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita semakin sehat, semakin semangat, semakin bahagia, dan sejahtera,” ujarnya.
Dessy juga menyampaikan salam dari Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, yang berhalangan hadir karena agenda penting yang tidak dapat ditinggalkan. Wali Kota menitipkan pesan agar seluruh rangkaian kegiatan pemerintahan tetap berjalan lancar dan optimal.
Memasuki tahun baru, Wawako menyampaikan evaluasi terhadap kinerja ASN selama hampir tiga bulan terakhir sejak 15 Oktober 2025. Salah satu hal yang disorot adalah kedisiplinan pegawai dalam menjalankan jam kerja. Ia mengingatkan masih ditemukannya pegawai yang hanya hadir saat absen pagi, kemudian meninggalkan kantor dan kembali pada sore hari.
“Kami sebenarnya tidak ingin menegur karena kita semua sudah dewasa. Ini seharusnya menjadi kesadaran diri masing-masing,” tegasnya.
Selain kedisiplinan, Dessy juga menekankan pentingnya budaya tepat waktu dalam bekerja. Menurutnya, keterlambatan satu kegiatan akan berdampak pada kegiatan lainnya.
“Time is money. Jika satu kegiatan molor, maka kegiatan berikutnya ikut tertunda. Mari kita ubah budaya kerja kita secara perlahan menjadi kinerja yang semakin baik,” katanya.
Dalam hal pelayanan publik, Dessy menilai kualitas pelayanan di lingkungan Pemkot Pangkalpinang sudah cukup baik, namun belum mencapai tingkat pelayanan prima. Ia menegaskan bahwa pelayanan tidak hanya soal gestur, tetapi juga cara berkomunikasi dengan masyarakat.
“Pelayanan publik bukan hanya soal gestur tubuh, tetapi juga cara kita berbicara kepada masyarakat. Ini butuh niat, kesadaran, dan pembelajaran terus-menerus,” ujarnya.
Cece Dessy -sapaan akrabnya- berharap standar pelayanan publik di Kota Pangkalpinang dapat terus ditingkatkan hingga setara dengan pelayanan di kementerian-kementerian pusat. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Wawako juga menyampaikan pesan Wali Kota agar seluruh ASN menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan kerja, minimal di lingkungan masing-masing OPD. Menurutnya, aparatur pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat.
“Kita harus menjadi contoh bagi masyarakat. Jangan sampai kita menyuruh masyarakat menjaga kebersihan, tetapi kita sendiri tidak memberikan teladan,” katanya.
Menghadapi tahun 2026, Dessy mengajak seluruh ASN untuk menjadi agen perubahan demi kemajuan Kota Pangkalpinang. Ia menekankan pentingnya bekerja dengan niat dan tanggung jawab sebagai bentuk rasa syukur.
“Di sinilah kita tinggal, anak-anak kita tinggal, dan orang tua kita tinggal. Mari kita tanamkan niat untuk bekerja lebih baik lagi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT,” ungkapnya.
Dalam apel tersebut, Dessy juga memaparkan sejumlah prioritas Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2026. Prioritas tersebut meliputi revitalisasi pasar, penguatan semangat gotong royong, serta koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penanganan banjir, termasuk pembangunan bendung karet dan infrastruktur pendukung.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga akan melakukan penataan jalan dan perapian trotoar. Penataan tersebut disertai penyediaan solusi bagi pedagang melalui penggunaan gerobak beroda agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tertib.
Pemerintah Kota Pangkalpinang juga mendorong digitalisasi sistem parkir dan retribusi untuk meningkatkan efisiensi serta meminimalkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, rencana restrukturisasi OPD belum dapat dilakukan dalam waktu dekat karena masih menunggu masa tunggu enam bulan serta izin dari Kementerian Dalam Negeri.
Terkait pajak daerah, Dessy menyampaikan bahwa Badan Keuangan Daerah (Bakuda) akan mengambil langkah terhadap tempat usaha yang kurang patuh pajak. Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan pendekatan persuasif melalui edukasi dan penyampaian informasi.
“Kami ingin para pengusaha lebih sadar dan tidak takut untuk memenuhi kewajiban pajaknya,” pungkasnya. (*/tim)
