PANGKALPINANG, DAN – Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin (Udin) menegaskan bahwa banjir kiriman dari luar wilayah kota masih menjadi ancaman bencana utama yang memerlukan penanganan serius dan terintegrasi. Upaya pembangunan kolam retensi serta penguatan koordinasi lintas wilayah dinilai menjadi solusi strategis jangka panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Prof. Saparudin saat menghadiri kegiatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung (Babel) di Kantor DPD RI Babel, Senin (15/12/25).
Dalam paparannya, Wali Kota menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memfokuskan perhatian pada lima potensi bencana. Ancaman tersebut meliputi banjir rob atau pasang air laut, puting beliung, cuaca ekstrem, serta kebakaran lahan.
“Ancaman bencana di Kota Pangkalpinang ada lima, yaitu banjir rob atau pasang air laut, puting beliung, cuaca ekstrem, dan kebakaran lahan. Khusus untuk banjir, yang kita hadapi merupakan banjir berskala makro akibat kiriman air dari luar wilayah kota,” ujarnya.
Prof Udin menyebutkan, BPBD Kota Pangkalpinang saat ini didukung oleh 95 personel yang terus disiagakan, terutama untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah permukiman. Menurutnya, sebagian besar banjir di Pangkalpinang disebabkan oleh aliran dari tiga saluran utama yang membawa air dari luar kota. Sungai Pedindang menjadi titik paling krusial karena belum didukung kolam retensi yang memadai.
“Masalah terbesar ada di Sungai Pedindang karena belum memiliki kolam retensi yang memadai akibat kendala pembebasan lahan,” ungkapnya.
Selain persoalan lahan, infrastruktur pendukung juga menjadi kendala. Kolam retensi yang telah dibangun di kawasan Pedindang belum berfungsi optimal karena tidak dilengkapi jalan inspeksi, sehingga menghambat mobilisasi alat berat untuk perawatan dan pengerukan.
“Kolamnya sudah bagus, tapi alat berat tidak bisa masuk karena tidak ada jalan inspeksi,” jelas Wali Kota.
Meski demikian, Pemerintah Kota Pangkalpinang terus melakukan langkah-langkah penanganan jangka pendek. Pengerukan saluran air, termasuk di kawasan belakang pasar, tetap dilakukan dan didanai melalui APBD Kota Pangkalpinang Tahun 2025.
Untuk saluran lain, seperti Sungai Rangkui, kondisinya dinilai relatif lebih terkendali. Namun, di wilayah Bukit Tani dan Pasar Pagi masih terdapat sekitar 15 rumah warga yang terdampak banjir karena posisi bangunan lebih rendah dibandingkan kolam retensi yang ada.
“Solusi jangka panjangnya adalah pembangunan kolam gendong, namun kembali terkendala pembebasan lahan,” tambahnya.
Wali Kota menegaskan, penanganan banjir di Pangkalpinang tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta daerah sekitar untuk pengelolaan daerah aliran sungai secara menyeluruh.
“Urusan banjir ini memang tidak sederhana, tapi terus kita kerjakan satu per satu. Yang penting kita waspada dan bergerak,” pungkasnya. (*/red)
