PANGKALPINANG, DAN — Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menyoroti belum mutakhirnya data keuangan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam evaluasi APBD 2025 dan memerintahkan pengetatan disiplin pelaporan anggaran. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan APBD di Ruang Rapat Baperida, Rabu (10/12/25).
Dalam rakor tersebut, ditemukan bahwa sebagian besar data keuangan OPD yang disampaikan baru ter-update hingga September. Padahal, pemerintah kota membutuhkan data Desember untuk memastikan efektivitas pengendalian anggaran.
“Banyak data keuangan yang belum ter-update per Desember ini. Data yang disampaikan hari ini baru ter-update sampai bulan September,” tegasnya.
Prof Udin – sapaan akrab Wali Kota- menilai kendala sistem input tidak boleh menjadi alasan berulang. Dia meminta setiap OPD segera melakukan pembaruan data anggaran secara lengkap.
“Kami minta seluruh OPD untuk segera men-update data tersebut secepatnya,” ujarnya.
Untuk meningkatkan akurasi dan keteraturan pelaporan, Wali Kota memutuskan evaluasi APBD akan dilaksanakan secara rutin setiap bulan pada minggu kedua. Seluruh OPD diwajibkan menyiapkan laporan tepat waktu.
“Rakor ini penting untuk mengetahui kendala pelaksanaan APBD. Seluruh OPD harus siap dengan laporan bulanan,” tegasnya.
Meski realisasi APBD ditargetkan mencapai 98 persen pada Desember, Saparudin kembali mengingatkan agar seluruh proses tetap mengikuti regulasi pengadaan barang dan jasa dan tidak dipaksakan.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, turut hadir dalam rakor bersama jajaran OPD terkait. (*/red)
