PANGKALPINANG, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama PT Timah Tbk membahas persoalan pendangkalan alur Muara Jelitik, Sungailiat, dalam rapat dengar pendapat (RDP) di kantor DPRD, Senin (22/9/2025). Pendangkalan muara disebut semakin menghambat aktivitas nelayan dan berpotensi memburuk menjelang musim barat.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan, PT Timah berkomitmen membantu pengerukan alur yang selama ini menjadi keluhan nelayan. Namun, ia menegaskan pengerukan tidak bisa dilakukan terus-menerus tanpa adanya kerja sama yang seimbang antara semua pihak.
“PT Timah akan membantu nelayan melakukan pengerukan, tapi harus ada simbiosis mutualisme. Kita berharap aktivitas ini bisa menjaga alur tetap aman bagi nelayan,” katanya.
Didit menambahkan, periode November dan Desember diperkirakan menjadi masa kritis karena pendangkalan berpotensi menghambat perahu nelayan keluar masuk pelabuhan. PT Timah sendiri telah melakukan pengerukan selama 1.500 jam sesuai kesepakatan dengan DPRD dan pemerintah daerah.
“Penugasan pengerukan kepada PT Timah yang berstatus BUMN dimaksudkan agar kegiatan ini tidak menimbulkan interpretasi negatif di masyarakat,” harapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Babel, Hima Olivia menyoroti masih maraknya aktivitas tambang ilegal di sekitar alur Muara Jelitik. Menurutnya, kegiatan tersebut justru mempercepat pengendapan dan memperburuk pendangkalan.
“Kalau tambang ilegal tidak dikendalikan, pendangkalan akan terus terjadi. Pemkab harus hadir melakukan pengawasan bersama,” ujarnya.
Hima juga mengingatkan, memasuki musim barat pada Oktober–November, kondisi alur akan semakin sulit dilalui nelayan. Dia mengapresiasi dukungan PT Timah yang telah membantu pengerukan melalui dana CSR, meski pekerjaan tersebut dinilai masih belum maksimal.
“Bantuan PT Timah melalui CSR sudah membantu nelayan, tapi pekerjaan ini masih butuh penanganan lebih serius agar akses keluar masuk muara benar-benar aman,” katanya. (*/tim)
