PANGKALPINANG, DAN – Ikatan Karyawan Timah (IKT) menegaskan pemberitaan mengenai ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap setengah dari total 4.000 karyawan PT Timah Tbk tidak benar. Informasi tersebut dipandang menyesatkan dan berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan pekerja maupun masyarakat.
IKT menjelaskan bahwa pernyataan “setengah karyawan terancam PHK” yang muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Babel bersama Direksi PT Timah pada Sabtu (13/9/2025) bukan berarti manajemen berencana melakukan PHK massal. Hal itu hanya bentuk kewaspadaan perusahaan dalam menghadapi tantangan produksi timah yang sedang berlangsung.
“Kami meyakini manajemen memiliki komitmen kuat menjaga keberlangsungan usaha dan keberadaan karyawan sebagai aset utama perusahaan. IKT akan mendukung upaya peningkatan kinerja, produktivitas, serta tata kelola pertimahan yang sesuai aturan, sehingga potensi PHK bisa dihindari,” ujar Ketua Umum IKT, Riki Febriansyah dalam keterangan resmi (17/9/2025).
IKT mendorong PT Timah mengambil langkah solutif untuk memperkuat bisnis, antara lain optimalisasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan (IUP), pengendalian biaya non-esensial tanpa mengurangi hak dasar karyawan, peningkatan koordinasi dengan mitra usaha sesuai hukum, serta memperketat pengawasan terhadap kegiatan ilegal di wilayah IUP.
Lebih lanjut, IKT meminta dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan agar bersama-sama memperbaiki tata kelola pertimahan. Kehadiran Satgas Pertimahan yang dibentuk pemerintah dinilai akan berdampak positif bagi negara, PT Timah, dan masyarakat.
“Jangan benturkan kami (karyawan PT Timah) dengan pihak mana pun. IKT akan berdiri paling depan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan,” tegas Riki.
IKT juga mengimbau seluruh karyawan, keluarga, dan masyarakat tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh pemberitaan yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya. Organisasi ini menegaskan akan terus mengawal, berdialog, dan menyuarakan aspirasi demi kepastian kerja, keberlanjutan perusahaan, dan kesejahteraan masyarakat. (*/red)
