PANGKALPINANG, DAN – Ratusan masyarakat dari berbagai daerah di Bangka Belitung (Babel) menyuarakan delapan tuntutan terkait kondisi pertambangan kepada DPRD Provinsi Bangka Belitung, Rabu (10/9/2025). Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Muhammad Rosidi yang menekankan harapan agar tata kelola pertambangan lebih baik ke depan.
“Rakyat jangan selalu dijadikan tumbal, lalu politisi jangan memainkan isu konflik. Saya harap semua pihak, baik anggota DPD RI maupun DPR RI, bersatu untuk rakyat,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menilai penting adanya sinergi antar pihak. Ia menegaskan, Gubernur, PT Timah, DPRD, serta Forkopimda perlu duduk bersama dalam mencari solusi.
“Mereka datang ke DPRD artinya masih percaya dengan lembaga ini, daripada tidak menyampaikan sama sekali,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel Eddy Iskandar menyebut, proses percepatan izin pertambangan rakyat (IPR) tengah berjalan. Ia menjelaskan penyusunan naskah akademik dan draf Perda terkait IPR juga sudah dikerjakan bersama Universitas Bangka Belitung (UBB).
“Semoga segera selesai,” ungkapnya.
Eddy juga merespons soal penolakan masyarakat terhadap Hutan Tanaman Industri (HTI). Menurutnya, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Besok, kawan-kawan berangkat ke kementerian untuk menyampaikan aspirasi masyarakat,” tambahnya. (*/tim)
Delapan tuntutan yang disampaikan Aliansi Peduli Penambang Rakyat Bersatu Babel:
- Mendesak eksekutif, legislatif, serta Dirut PT Timah menaikkan harga timah agar berpihak ke rakyat.
- Mendesak aparat penegak hukum menangkap oknum yang menghalangi pertambangan rakyat berizin resmi.
- Menghentikan razia dan tindakan represif terhadap penambangan rakyat kecil.
- Meminta Ketua DPRD Babel mendukung kegiatan penambangan legal di wilayah IUP PT Timah Tbk.
- Mendesak Ketua DPRD Babel memberi ultimatum kepada tujuh legislator asal Babel di Senayan agar peduli pada rakyat daerah asalnya.
- Meminta Dirut PT Timah memberantas praktik korupsi di internal perusahaan.
- Mengingatkan Satgas Timah agar tidak membuat masyarakat takut dan membiarkan penambang bekerja dengan tenang.
- Meminta eksekutif dan legislatif segera memproses IPR di wilayah yang sudah memiliki WPR maupun yang belum.
