PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang melaporkan kondisi inflasi daerah masih terkendali dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Selasa (19/8/2025). Rakor juga membahas tindak lanjut program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pangkalpinang, Juhaini, mewakili Penjabat Wali Kota mengikuti rakor dari SRC Room Kantor Wali Kota Pangkalpinang. Ia menyampaikan bahwa inflasi nasional saat ini tercatat year to date 1,6 persen, month to month 0,3 persen, dan year on year 2,37 persen. Sementara di Pangkalpinang, inflasi year to date berada di angka 1,50 persen, month to month 0,46 persen, dan year on year 1,71 persen.
“Penyumbang inflasi bulan Juli di Pangkalpinang month to month berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,42 persen. Komoditas utamanya yakni daging ayam ras, bawang merah, dan ikan selar. Sedangkan secara year on year, penyumbang terbesar berasal dari kelompok yang sama dengan andil 1,35 persen, terutama emas perhiasan, daging ayam ras, dan mie keriting,” jelasnya.
Selain evaluasi inflasi, Kemendagri juga membahas program pembangunan 3 juta rumah, masing-masing 1 juta unit di kawasan pesisir, perkotaan, dan perdesaan. Pangkalpinang disebut telah menindaklanjuti program tersebut dengan kebijakan penerbitan SK Wali Kota terkait pemberian perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis dan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Juhaini, program tersebut sudah mulai berjalan sejak dua bulan lalu. Pada tahun 2024, Pangkalpinang tercatat membangun 50 perumahan. Dengan asumsi satu perumahan berisi 100 unit, maka total sekitar 5.000 unit rumah sudah terealisasi.
“Kebutuhan rumah di Pangkalpinang berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman mencapai 55.532 kepala keluarga. Dari jumlah itu, sekitar 2.998 unit masih tergolong rumah tidak layak huni. Data ini juga sudah kita usulkan ke Kementerian Perumahan untuk mendapat bantuan stimulan,” terangnya.
Lebih lanjut, Juhaini menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Pangkalpinang tetap mengacu pada strategi nasional 4K, yaitu ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif.
“Target nasional inflasi berada di kisaran plus minus 2,5 persen. Inflasi ini sering disebut sebagai pencuri pertumbuhan ekonomi, sehingga upaya pengendalian akan terus kita lakukan agar tetap terkendali,” pungkasnya. (tim)
