JAKARTA, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Babel menyerahkan data 78 ribu kepala keluarga (KK) pemilik lahan perkebunan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan kepada pemerintah pusat. Data tersebut disampaikan kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Pusat dan Kementerian Kehutanan RI dalam pertemuan di Jakarta, Selasa (12/5/2025) dan Rabu (13/5/2025).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan bahwa langkah ini merupakan upaya memperjuangkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap lahan masyarakat yang sudah lama menjadi sumber penghidupan, meski secara administrasi masuk dalam kawasan hutan. Ia bersyukur aspirasi tersebut diterima langsung oleh pemerintah pusat.
“Alhamdulillah, ini atas izin Allah dan doa rakyat Bangka Belitung. Hari ini para kepala desa bersama pemerintah daerah membawa harapan 78 ribu KK kepada pemerintah pusat. Insya Allah mereka merespons positif keluhan masyarakat Babel,” ujarnya.
Didit mengapresiasi peran seluruh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Babel yang kompak memperjuangkan aspirasi rakyat. Menurutnya, kebersamaan ini menjadi modal penting agar harapan masyarakat dapat terwujud.
Politisi PDIP ini juga mengimbau warga untuk tidak lagi membuka atau menanam di kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi. Menurutnya, perjuangan kali ini difokuskan pada lahan yang sudah terlanjur dibuka dan memiliki luas di bawah 5 hektare.
“Jika terus dilakukan, itu akan merugikan kita sendiri. Fokus perjuangan kali ini adalah lahan yang sudah terlanjur dibuka di bawah 5 hektare, yang jumlahnya hampir 78 ribu KK,” tegasnya. (*/tim)
