PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan (Faskes) melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Faskes yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Selasa (29/7/2025).
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda), Fery Afriyanto yang mewakili Gubernur Babel membuka sekaligus memimpin forum yang berlangsung di Ruang Rapat Romodong, Kantor Gubernur. Kegiatan ini dihadiri perwakilan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Dr. (HC) Ir. Soekarno, Dinas Kesehatan Provinsi Babel, serta Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Babel.
“Hari ini kita menggelar Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan bersama para pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam forum ini, telah disampaikan sejumlah hal penting mengenai kondisi pelayanan kesehatan di Babel, termasuk oleh BPJS Kesehatan yang diwakili Asisten Deputi Wilayah 3,” katanya.
Fery menyebut forum ini menjadi ruang koordinasi lintas sektor untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari pemenuhan tenaga medis, sistem rujukan, hingga pemanfaatan teknologi pelayanan.
“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian, seperti penambahan dokter umum dan dokter gigi ASN di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), penanganan pengaduan pelayanan di Faskes, serta pemanfaatan fitur reservasi online melalui aplikasi Mobile JKN bagi peserta yang harus menunggu lama untuk mendapatkan layanan,” jelasnya.
Pemprov, lanjut Fery, juga mendorong penyediaan tempat tidur kelas 3 di rumah sakit kabupaten/kota, serta memperkuat peran pengawasan melalui monitoring kebutuhan perawat bersertifikat Hemodialisa. Pemprov juga akan melakukan kunjungan dan supervisi bersama Dinas Kesehatan ke fasilitas layanan kesehatan.
Tak hanya itu, Pemprov Babel juga akan mempercepat penyusunan Surat Keputusan (SK) Tim Pencegahan dan Penanganan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (PK JKN), mengkaji penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait sistem rujukan berbasis kompetensi, serta memastikan pelaksanaan evaluasi rumah sakit sesuai standar Kementerian Kesehatan.
“Pemprov terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kami juga menargetkan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas, karena saat ini cakupan kepesertaan sudah mencapai 98,32%, dengan tingkat keaktifan sebesar 81,05%,” ujarnya.
Fery menegaskan, pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga dan meningkatkan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), demi menjamin hak masyarakat atas akses layanan kesehatan yang berkualitas. (*/red)
