PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menegaskan komitmennya dalam mencegah meningkatnya kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural, terutama yang terjerat sindikat judi online dan penipuan digital (online scam) di luar negeri. Langkah konkret ini diwujudkan melalui diskusi publik bertajuk “Bahaya PMI Non-Prosedural di Sektor Judi Online dan Online Scam, serta Prosedur Migrasi Aman ke Luar Negeri Tahun 2025”, yang digelar di Kantor Gubernur Babel, Kamis (10/7/2025).
Mewakili Gubernur Hidayat Arsani, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Eko Kurniawan menyebut, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mencegah praktik perekrutan ilegal yang semakin marak.
“Ini bentuk keseriusan kita dalam menyikapi fenomena PMI non-prosedural yang kerap terjebak dalam praktik kejahatan digital. Edukasi sejak dini menjadi penting, terutama untuk pelajar dan mahasiswa,” ujarnya.
Diskusi tersebut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam RI, Mohammad K. Koba, dan melibatkan berbagai unsur, termasuk pelajar, mahasiswa, LSM, serta keluarga PMI non-prosedural.
Koba mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tawaran pekerjaan mencurigakan, khususnya yang disebarluaskan melalui situs daring. Ia juga menyarankan penggunaan aplikasi Save Travel sebagai alat pengecekan sebelum keberangkatan ke luar negeri.
“Saya harap masyarakat aktif melapor ke hotline resmi jika menemukan indikasi penipuan. Keamanan migrasi harus dimulai dari kesadaran informasi yang benar,” tegasnya.
Pemerintah berharap kegiatan ini dapat mendorong pencegahan dari level paling dasar, yakni edukasi masyarakat desa dan dusun, agar tidak terulang kasus serupa di masa mendatang. (*/red)
