PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menegaskan komitmennya dalam mengendalikan inflasi serta mendukung dua program strategis nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan pembangunan 3 juta rumah. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual dan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, Senin (30/6/2025).
Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Hidayat Arsani, menyampaikan bahwa Pemprov Babel terus memperkuat sinergi lintas sektor dan menjalankan berbagai langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga. Pihaknya mendukung penuh arahan pemerintah pusat dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Pemprov Babel siap mendukung program pembangunan rumah layak huni, baik dari sisi regulasi maupun sinergi lintas sektor,” tegasnya.
Dalam rapat, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Babel pada pekan keempat Juni 2025 mengalami kenaikan 0,65% dibanding bulan sebelumnya. Angka ini dipicu oleh naiknya harga daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.
“Komoditas ini perlu diwaspadai karena memiliki kontribusi besar terhadap inflasi daerah,” tegasnya.
Sementara, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menjalankan berbagai intervensi seperti bantuan pangan, operasi pasar murah, dan distribusi pangan strategis untuk menstabilkan harga. Hasil pemantauan Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan bahwa harga beras medium dan minyak goreng (Minyakita) di Babel masih relatif stabil.
Kemudian, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa program PKG telah menjangkau lebih dari 11 juta warga secara nasional. Di Bangka Belitung, hingga 28 Juni 2025, sebanyak 59.468 warga telah mengikuti PKG dari total sasaran 1.550.821 jiwa, menempatkan Babel di posisi ke-14 nasional. Menkes mendorong daerah untuk mengoptimalkan penggunaan dana DAK dan BOK, serta menerbitkan edaran dukungan PKG agar pelaksanaan bisa meluas ke sekolah-sekolah dan posyandu.
Dalam agenda yang sama, Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ditjen PKP) Kementerian PUPR juga menyoroti perlunya percepatan program pembangunan 3 juta rumah. Dukungan dari pemerintah daerah diharapkan dalam hal kemudahan BPHTB, penerbitan PBG, serta alokasi anggaran untuk rumah tidak layak huni (RTLH) dan kolaborasi melalui CSR.
Rapat ini merupakan agenda nasional rutin untuk memastikan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga, memperluas akses layanan kesehatan, dan mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. (*/red)
