PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) akan mempercepat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna menyusun strategi konkret mempertahankan Pulau Tujuh sebagai bagian sah dari wilayah Babel. Langkah ini mengemuka dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Babel, Eddy Iskandar, di ruang kerjanya, Senin (23/6).
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Staf Khusus Gubernur Bidang Hukum Agus Hendrayadi, Kepala Biro Hukum Setda Babel, perwakilan Badan Keuangan Daerah, serta Inspektorat Pemprov Babel.
Eddy menegaskan bahwa langkah mempertahankan Pulau Tujuh tak bisa berhenti pada tataran wacana. Ia mendorong tindakan konkret, terkoordinasi, dan segera dijalankan demi menjaga kedaulatan wilayah Babel.
“Keinginan mempertahankan Pulau Tujuh harus diwujudkan lewat aksi nyata. Koordinasi lintas OPD perlu segera dipercepat agar strategi yang disusun bisa langsung diterapkan,” tegasnya.
DPRD, kata Eddy, menyambut baik dan memberi dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan Gubernur Babel dalam mempertahankan Pulau Tujuh, termasuk dalam memperkuat aspek hukum dan administratif.
Pulau Tujuh sendiri merupakan wilayah strategis yang kini tengah menjadi perhatian berbagai pihak. Pemprov Babel terus memperkuat argumen yuridis agar pulau tersebut tetap berada dalam yurisdiksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (*/red)
