PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menyatakan dukungan penuh terhadap peran Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjaga keamanan laut nasional, terutama dalam mengatasi persoalan penyelundupan timah yang marak terjadi di wilayah perairan Babel. Pernyataan tersebut disampaikan langsung Gubernur Babel, Hidayat Arsani saat menerima audiensi Kepala Stasiun Bakamla Babel, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto, didampingi Wakil Bakamla Lettu Moreno Siahaan, di Ruang Kerja Gubernur Babel, Senin (16/6/2025).
Gubernur Hidayat menegaskan bahwa Pemprov siap memperkuat operasional kelembagaan Bakamla agar dapat lebih optimal menjalankan tugasnya. Ia menilai, saat ini dukungan sarana masih minim dan perlu ditingkatkan, termasuk dalam bentuk pengadaan kendaraan operasional yang memadai.
“Akan kita lanjutkan apa yang menjadi harapan Bakamla. Memang sedikit sulit kalau hanya mengandalkan satu kendaraan. Bahkan, saya inginnya pemerintah punya kapal khusus,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gubernur juga mendorong Bakamla untuk memperkuat sinergi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melalui penyelenggaraan kegiatan bersama. Tujuannya, agar tercipta komitmen kolektif dalam menjaga keamanan laut dan darat di wilayah Babel.
“Saya usulkan Bakamla buat acara khusus. Kita panggil Danrem, Kapolda, Dirut PT Timah, dan lain-lain untuk menyatukan komitmen menjaga wilayah ini, seperti dalam hal penyelundupan timah. Kita harus lawan,” tegasnya.
Sementara itu, Letkol Bakamla Yuli Eko menjelaskan, tugas utama Bakamla sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Tugas tersebut mencakup pengawasan wilayah perairan, laut teritorial, serta mendeteksi dan merespons berbagai pelanggaran hukum di laut.
“Kebijakan kita adalah melaksanakan patroli keamanan laut dan penegakan hukum di titik-titik rawan, dengan dukungan persenjataan lengkap. Kami juga menggunakan sistem pengawasan berbasis teknologi seperti radar dan Automatic Identification System (AIS),” jelasnya.
Yuli Eko menambahkan, Bakamla juga telah melakukan pemetaan dan perencanaan untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal, terutama penyelundupan timah yang menjadi ancaman serius bagi Babel. Bakamla pusat, lanjutnya, juga akan mengerahkan satuan tugas khusus guna menangani masalah ini. Selain itu, Bakamla Babel memiliki program Relawan Penjaga Laut Nusantara yang melibatkan partisipasi masyarakat. Relawan ini bertugas membantu memberikan informasi terkait pelanggaran hukum di laut.
“Kami memohon doa restu Pak Gubernur, agar bisa lebih maksimal berbuat untuk masyarakat dan menjaga wilayah maritim Negeri Serumpun Sebalai,” pungkasnya. (*/red)
