PANGKALPINANG, DAN – Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak rencana penambahan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida Babel. Penolakan itu didasari buruknya pengelolaan perusahaan serta tidak adanya kontribusi keuntungan bagi daerah sejak tahun 2020.
Anggota Komisi II DPRD Babel, Rina Tarol menegaskan bahwa perusahaan daerah tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi keuangan daerah. Bahkan, Jamkrida tercatat mengalami kerugian hingga Rp1 miliar pada tahun 2020 dan kembali merugi pada 2021.
“Kalau tidak ada manfaatnya buat kita, untuk apa dipertahankan?” ujar Rina usai rapat bersama pihak PT Jamkrida, Kamis (12/6/2025).
Rina menyebut, pengelolaan perusahaan dinilai amburadul dan tidak memenuhi komitmen awal terkait penyertaan modal dari pemerintah provinsi maupun kabupaten. Ia pun menyarankan agar PT Jamkrida Babel dibubarkan jika memang tidak lagi relevan dan hanya menjadi beban keuangan daerah.
Menurutnya, anggaran operasional perusahaan dinilai terlalu besar, terutama pada pos gaji, sementara kinerja perusahaan terus memburuk. Untuk itu, Komisi II meminta laporan keuangan dan neraca lengkap PT Jamkrida diserahkan ke DPRD guna ditelaah lebih lanjut.
“Kami juga minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun melakukan audit investigasi, bukan sekadar audit rutin. Harus dicari tahu letak permasalahannya agar bisa diselamatkan,” tegas Rina.
Komisi II turut menyesalkan ketidakhadiran komisaris independen dalam rapat tersebut. Padahal, kehadiran komisaris penting untuk menjelaskan peran pengawasan perusahaan. Komisi juga meminta Gubernur mengevaluasi kinerja Kepala Biro Ekonomi Pembangunan (Ekbang), karena dinilai tidak efektif dalam melakukan pembinaan terhadap BUMD.
“Semoga Pak Gubernur bisa menempatkan orang yang kompeten agar BUMD seperti Jamkrida bisa diselamatkan,” pungkas Rina. (*/red)
