PANGKALPINANG, DAN – Meningkatan pembiayaan dan mutu layanan fasilitas kesehatan (faskes) menjadi fokus utama Pemerintah Kota Pangkalpinang. Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Unu Ibnudin, dalam rapat koordinasi Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Faskes bersama BPJS Kesehatan yang digelar di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota, Selasa (20/5/2025).
Unu menegaskan bahwa pembiayaan layanan kesehatan harus dikelola secara proporsional, dengan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan pembiayaan mandiri oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan, baik dari sisi fasilitas maupun profesionalisme tenaga medis.
Menurutnya, pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, seperti alat kesehatan, ketersediaan kamar rawat inap, serta sistem manajemen antrean yang efisien. Hal ini penting guna memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat dan layak.
Dalam rakor tersebut, juga dibahas permasalahan krusial terkait kekurangan tenaga medis di beberapa rumah sakit, termasuk minimnya jumlah dokter umum dan spesialis. Unu menyebut, meski belum ideal, pihaknya telah mengidentifikasi persoalan ini dan berkomitmen untuk memperbaiki penempatan serta pengaturan tugas tenaga medis secara lebih terkoordinasi.
Unu menambahkan, penanganan kesehatan masyarakat tidak cukup hanya dari sisi pelayanan, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi.
“Yang sehat harus tetap sehat, yang sakit harus sembuh. Dan yang paling penting, pasien dengan komplikasi harus ditangani secara menyeluruh hingga pulih,” ujar Unu.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan BPJS Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), kepala rumah sakit pemerintah dan swasta, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang, serta para pemangku kepentingan lainnya. (*/red)
