PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang menegaskan komitmennya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok melalui pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka HUT ke-54 KORPRI yang digelar di halaman Kantor Wali Kota, Senin (1/12/2025). Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin dan Wakil Wali Kota, Dessy Ayutrisna, turun langsung memantau kegiatan yang dinilai strategis untuk menahan potensi kenaikan harga jelang akhir tahun.
Prof. Saparudin menyampaikan bahwa Operasi Pasar menjadi langkah nyata pemerintah meringankan beban masyarakat serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Ia menegaskan bahwa menjelang akhir tahun sejumlah komoditas biasanya mengalami kenaikan harga sehingga intervensi pemerintah menjadi penting.
“Operasi Pasar ini merupakan langkah strategis untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan terjangkau,” ujar Prof Udin.
Wali Kota juga menekankan pentingnya keberpihakan terhadap produk lokal dan UMKM, terutama dalam setiap kegiatan yang melibatkan distribusi bahan pokok. Ia menyebut penguatan pangsa pasar lokal sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi Kota Pangkalpinang.
“Kami ingin produk lokal menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Setiap momentum, termasuk Operasi Pasar, kami manfaatkan untuk mendorong penggunaan produk UMKM lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, turut mengapresiasi pelaksanaan Operasi Pasar serta peran aktif ASN KORPRI dalam menyukseskan acara. Menurutnya, kehadiran para ASN dalam pelayanan dan pengaturan di lapangan memberi kontribusi besar terhadap kelancaran kegiatan.
“Menjelang akhir tahun beberapa komoditas biasanya mulai naik. Operasi Pasar ini memberi ruang bagi warga untuk mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Teman-teman ASN KORPRI bergerak cepat, tertib, dan sangat membantu masyarakat,” ujarnya.
Di sela kegiatan, sejumlah warga tampak antusias menyapa dan berfoto bersama Wawako. Percakapan ringan mengenai kondisi ekonomi juga mengemuka sebagai masukan bagi Pemkot dalam penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat. (tim)
