PANGKALPINANG, DAN – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Ruang Vidcon Kantor Gubernur, Senin (20/10/2025). Rapat yang juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu membahas langkah konkret pengendalian inflasi serta realisasi belanja daerah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Pertemuan ini bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam menekan inflasi dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dalam rapat, juga dibahas realisasi pendapatan dan belanja daerah per 30 September 2025.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan pihaknya terus memantau realisasi pendapatan dan belanja daerah setiap bulan. Ia menyebut capaian tahun ini menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya.
“Di 30 September 2025 itu lebih rendah dibanding tahun periode yang sama 30 September 2024 yaitu 73%. Tahun 2025 ini lebih tinggi 5 persen dibanding periode yang sama. Kabupaten lebih berprestasi daripada provinsi,” ujar Tito.
Tito juga meminta daerah yang realisasinya masih rendah untuk segera mempercepat penyerapan anggaran guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Gubernur Babel Hidayat Arsani melalui Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto, menyampaikan bahwa angka inflasi di Bangka Belitung saat ini masih dalam kategori terkendali. Pemerintah Provinsi berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Angka inflasi saat ini masih dalam kategori terkendali. Pemprov berkomitmen untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas yang ada, serta akan terus melakukan langkah-langkah konkret untuk memastikan inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi terus meningkat,” jelas Fery.
Fery menambahkan, Pemprov Babel akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengawal kebijakan fiskal serta memperkuat koordinasi untuk menekan potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. (*/red)
