PANGKALPINANG, DAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Eddy Iskandar menggelar kegiatan reses di Kelurahan Gandaria, Kota Pangkalpinang, Sabtu (20/9/2025). Dalam pertemuan bersama masyarakat, sejumlah aspirasi dan persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan bantuan hukum menjadi isu yang dibahas warga.
Eddy menegaskan, pemerintah provinsi berkomitmen memastikan tidak ada masyarakat yang sakit namun tidak bisa berobat. Menurutnya, anggaran di tingkat provinsi sudah disiapkan untuk membantu warga yang kesulitan membayar iuran BPJS maupun biaya pelayanan kesehatan.
“Yang kita harapkan adalah kabupaten/kota juga punya komitmen yang sama. Jangan sampai provinsi menambah anggaran, tetapi daerah justru mengurangi. Kalau begitu, tentu pelayanan tidak akan mencakup seluruh masyarakat,” ujarnya.
Politisi Golkar ini juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pelayanan dasar di fasilitas kesehatan. Meski anggaran tersedia, kata Eddy, mutu pelayanan yang kurang baik tetap akan menjadi persoalan di lapangan.
“Formatnya harus benar-benar melayani masyarakat, termasuk di lini depan seperti pendaftaran hingga pelayanan dasar lainnya,” tambahnya.
Selain kesehatan, Eddy juga menyampaikan bahwa Pemprov Babel menyiapkan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Pendampingan ini mencakup konsultasi maupun bantuan advokasi dalam kasus hukum, termasuk persoalan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan anak, maupun kasus hukum lainnya.
“Tidak semua masyarakat memahami soal hukum, apalagi punya biaya untuk pengacara. Karena itu, pemerintah hadir agar warga tidak sendirian menghadapi persoalan hukum,” jelasnya.
Dalam reses tersebut, warga juga menyampaikan perlunya sosialisasi yang lebih gencar mengenai produk layanan BPJS, agar masyarakat mengetahui hak dan layanan apa saja yang bisa mereka dapatkan. Eddy menegaskan aspirasi tersebut akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan di DPRD dan disampaikan ke pemerintah provinsi serta mitra terkait. (tim)
