PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menegaskan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi 2025 yang digelar di Gedung Nata Praja, Kantor BKPSDMD Babel, Rabu (10/9/2025).
Gubernur Babel, Hidayat Arsani melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afriyanto menyatakan bahwa pencegahan korupsi tidak boleh hanya sebatas pemenuhan administrasi, melainkan harus terimplementasi dalam praktik sehari-hari pemerintahan. Salah satunya dengan percepatan implementasi Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Harapan kita bersama agar komitmen pencegahan korupsi menjadi bagian dari jalannya pemerintahan di Kepulauan Bangka Belitung,” ujarnya.
Fery menambahkan, perangkat daerah diharapkan mampu memahami indikator dan subindikator MCSP agar target capaian tahun 2025 bisa terwujud.
Rakor tersebut menghadirkan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, sebagai narasumber. Menurut Fery, penyempurnaan MCSP tidak hanya berkontribusi pada percepatan capaian program, tetapi juga berdampak pada hasil survei penilaian integritas (SPI) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
“Selamat bekerja, semoga segenap upaya, tekad, dan komitmen kita dalam membangun pemerintahan yang good governance dan clean government di Babel, serta di Indonesia, mendapat ridho Allah SWT,” tutup Fery. (*/red)
