PANGKALPINANG, DAN – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sekda Babel), Fery Afriyanto menegaskan bahwa Seminar Nasional HUT ke-80 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan sinergi pusat dan daerah. Seminar ini dinilai penting untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Babel.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kami mengapresiasi Seminar Nasional HUT ke-80 Kemendagri. Momentum ini menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan sinergi pusat dan daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Apa yang didiskusikan para pakar tentu sangat bermanfaat bagi daerah, termasuk Babel, untuk terus berbenah dan berinovasi demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Fery saat mengikuti seminar secara daring, Selasa (19/8/2025).
Seminar nasional bertajuk “Bhakti Kemendagri untuk Negeri” ini dipusatkan di Gedung Sasana Bhakti Praja Jakarta dan digelar secara hybrid, melalui tatap muka, Zoom Meeting, dan siaran langsung YouTube Kemendagri. Lebih dari 1.100 peserta berpartisipasi, mulai dari pejabat Kemendagri, Gubernur, Bupati, Wali Kota hingga perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam arahannya menekankan peran strategis Kemendagri sebagai poros pemerintahan yang memastikan profesionalisme ASN serta memperkuat sinergi pusat dan daerah. Ia juga mencontohkan praktik tata kelola negara maju yang mampu bertahan menghadapi dinamika global.
“Saya berharap para pakar yang menjadi narasumber hari ini dapat memberikan masukan konstruktif. Diskusi lintas disiplin ini semoga membawa manfaat nyata bagi tata kelola pemerintahan di pusat maupun daerah. Forum sederhana seperti ini bisa memperkaya wawasan kita, sebagaimana dilakukan banyak negara lain,” ujar Tito.
Sejumlah pakar turut menjadi narasumber dengan tema beragam, di antaranya Prof. Bambang Brodjonegoro (ekonomi dan stabilitas daerah), Made Suwandi, M.Sc., Ph.D. (pemerintahan dan pelayanan publik), Dr. Etman Makarim, S.Kom., S.H., LL.M. (identitas kependudukan dan transformasi digital), Prof. Drs. Adrianus Eliastas S. Meliala, M.Si., M.Sc., Ph.D. (penegakan hukum dan kebijakan publik), serta Dr. Johanmastar Djohan, M.A. (tata kelola pemerintahan daerah). Diskusi dipandu oleh tokoh publik, Helmy Yahya.
Melalui forum nasional ini, pemerintah daerah diharapkan memperoleh inspirasi dan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan pembangunan ke depan, sejalan dengan peran Kemendagri sebagai penggerak utama tata kelola pemerintahan di Indonesia. (*/red)
