PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam menghadapi tantangan fiskal tahun 2025. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Fery Afriyanto saat mewakili Gubernur Hidayat Arsani dalam Forum Diskusi yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Babel di Hotel Soll Marina, Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Selasa (1/7/2025).
Forum bertajuk “Efisiensi APBD dan Optimalisasi PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025” ini menjadi wadah pembahasan strategi peningkatan pendapatan daerah, di tengah upaya pengetatan anggaran yang sedang dijalankan oleh Pemprov Babel. Dalam sambutannya, Pj. Sekda Fery menegaskan bahwa seluruh potensi daerah harus dimaksimalkan untuk mendukung kemandirian fiskal.
“Kegiatan kita hari ini adalah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, sesuai arahan Bapak Gubernur. Pendapatan kita harus ditingkatkan, tidak hanya belanja,” ujarnya.
Sekda menambahkan, optimalisasi PAD memiliki tujuan utama untuk mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, meningkatkan fleksibilitas fiskal daerah, serta mendukung kemandirian pembangunan di tingkat provinsi.
Dalam diskusi tersebut, Pj. Sekda Fery juga memaparkan delapan program unggulan yang telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025. Program tersebut antara lain penciptaan 50.000 lapangan kerja baru, BPJS gratis, beasiswa dan seragam gratis untuk siswa SMA/SMK, bantuan bibit dan benih gratis, pelatihan dan modernisasi alat tangkap untuk 5.000 nelayan, rehabilitasi 25.000 hektare lahan bekas tambang, pembangunan 20 desa wisata baru, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government).
Menurutnya, efisiensi anggaran yang dilakukan tahun 2025 diharapkan dapat membuka ruang fiskal lebih luas, guna mendukung implementasi program prioritas Pemprov Babel dan sinkronisasi dengan program strategis pemerintah pusat.
“Artinya, kegiatan yang dilaksanakan terkait efisiensi ini diharapkan bisa memberi ruang yang besar untuk peningkatan program prioritas Pemerintah Provinsi Babel, serta tetap mendukung pelaksanaan program pemerintah pusat,” jelasnya.
Forum tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, perwakilan instansi vertikal, serta para pemangku kepentingan lainnya yang turut memberikan masukan terkait peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. (*/red)
