PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) memastikan kesiapan dukungan anggaran dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang 2025 di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk agar tidak ada kendala dalam pembiayaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Agustus 2025 mendatang.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Ulang Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Provinsi Babel Tahun 2025 yang digelar Jumat (20/6/2025) di Ruang Pasir Padi Kantor Gubernur, Wamendagri menegaskan pentingnya fasilitasi penuh dari pemerintah daerah, termasuk dari sisi anggaran.
“Untuk Kabupaten Bangka, anggarannya sudah tersalurkan 100 persen. Sementara untuk Kota Pangkalpinang dibagi dalam tiga tahap, dan saat ini tinggal tahap ketiga yang akan segera disalurkan,” ujarnya.
Ribka menekankan bahwa dukungan dari seluruh jajaran pemerintah daerah sangat krusial, tidak hanya dalam hal anggaran, tetapi juga dalam mempersiapkan partisipasi masyarakat dan menjaga sinergi antarlembaga.
Ribka Haluk juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pembiayaan PSU menjadi tanggung jawab APBD. Jika anggaran daerah belum mencukupi, maka Pemprov dapat mengambil peran membantu pelaksanaannya.
“Koordinasi dan pengawasan harus berjalan intensif. Harapan kita, PSU ini bisa menghasilkan pemimpin sah yang diterima semua pihak, sehingga tidak perlu ada PSU lagi di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Eko Kurniawan yang hadir mewakili Gubernur Babel, menyatakan komitmen penuh Pemprov Babel dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkada Ulang.
“Rakor ini menjadi momentum penting untuk mematangkan semua aspek persiapan. Kami mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat koordinasi demi kelancaran dan kesuksesan PSU,” ucapnya. (*/red)
