JAKARTA, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama PT Timah membahas penyelesaian persoalan lahan masyarakat yang masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pembahasan tersebut menitikberatkan pada upaya memberikan kepastian hukum bagi warga yang memiliki, menempati, dan mengelola lahan, termasuk kawasan permukiman, fasilitas umum, serta lahan pertanian dan perkebunan.
Pertemuan koordinasi lanjutan itu berlangsung di Pelataran Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Babel Edi Nasapta, S.M., Wakil Ketua DPRD Edi Iskandar, Ketua Komisi III Taufik Rizani beserta anggota, perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), sejumlah kepala desa, serta jajaran manajemen PT Timah.
Dari pihak PT Timah, hadir Division Head of Legal I Wayan Riana, Advisor Hukum Sofyan Selle, serta Division Head of Advocacy & Strategic Policy Andy Ardyansyah.
Edi Nasapta mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat desa yang selama ini menginginkan kejelasan status lahan mereka. Pasalnya, sejumlah bidang tanah milik warga, bahkan yang telah memiliki sertifikat, diketahui berada dalam wilayah IUP PT Timah.
“Banyak lahan milik warga yang sudah bersertifikat, termasuk kawasan permukiman dan fasilitas umum, masuk dalam wilayah IUP PT Timah. Persoalan ini harus kita dudukkan bersama agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan rasa aman,” ujarnya.
Menurut Edi, keterlibatan pemerintah desa dan APDESI menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian persoalan tersebut. Kepala desa dinilai memiliki pemahaman langsung mengenai kondisi wilayah, status penguasaan lahan, serta pemanfaatan tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal maupun sumber penghidupan masyarakat.
“Kepala desa yang paling memahami kondisi wilayahnya dan mengetahui lahan mana saja yang selama ini menjadi tempat tinggal atau sumber penghidupan masyarakat. Karena itu, mereka harus dilibatkan sejak awal dalam mencari penyelesaian,” katanya.
Dalam pembahasan tersebut, para pihak juga menyoroti perlunya penyelarasan data dan peta lahan masyarakat secara komprehensif. Proses ini diharapkan melibatkan pemerintah desa, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Timah.
Salah satu opsi yang turut dibahas adalah usulan penciutan atau pengeluaran wilayah tertentu dari IUP PT Timah. Langkah tersebut terutama diarahkan pada kawasan yang telah menjadi permukiman, fasilitas umum, lahan pertanian, maupun perkebunan masyarakat.
Edi Nasapta menegaskan, usulan tersebut harus dikaji berdasarkan data yang akurat serta mengacu pada mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, tetapi juga menghadirkan kepastian bagi seluruh pihak.
“Kami ingin persoalan ini diselesaikan dengan baik. Masyarakat jangan terus berada dalam ketidakpastian terhadap tanah yang selama ini mereka tempati dan kelola. Di sisi lain, penyelesaiannya juga harus melalui prosedur dan kewenangan yang benar,” tegasnya.
Edi juga menekankan bahwa tata kelola pertambangan di Bangka Belitung harus berjalan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Selain itu, kemitraan yang terbuka dan adil perlu terus diperkuat, khususnya di wilayah yang masih memungkinkan untuk kegiatan pertambangan.
Sebagai tindak lanjut, data dan dokumen lahan masyarakat yang dihimpun dari tingkat desa akan terus dikawal untuk menjadi bahan pembahasan bersama instansi terkait. Pembahasan lanjutan direncanakan melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, serta Komisi XII DPR RI.
“Data dari desa menjadi sangat penting. Kita ingin setiap persoalan disampaikan dengan jelas, dilengkapi dokumen dan kondisi nyata di lapangan, sehingga dapat menjadi dasar pembahasan bersama pihak-pihak yang berwenang,” pungkasnya. (*/red)













