PANGKALPINANG, DAN – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menunda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) setelah menerima aspirasi ratusan nelayan Bangka Selatan yang mendesak agar perairan Batu Perahu dan sekitarnya ditetapkan sebagai kawasan zero tambang. Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi mengatakan, aspirasi nelayan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan Raperda RZWP3K. DPRD berencana mengakomodasi usulan terkait perlindungan wilayah tangkap nelayan dalam pengaturan zonasi perairan.
Menurut Beliadi, persoalan zonasi yang kini disuarakan masyarakat pesisir tidak terlepas dari proses pengusulan tata ruang laut pada 2017. Saat itu, komunikasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat nelayan, dinilai belum berjalan secara komprehensif. Kondisi tersebut kemudian memunculkan persoalan mengenai pembagian ruang laut antara kepentingan pertambangan dan wilayah tangkap nelayan.
Sebelumnya, ratusan nelayan dari sejumlah wilayah di Bangka Selatan mendatangi Gedung DPRD Babel, Senin (9/11/2026), untuk menyampaikan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tangkap mereka. Massa nelayan berasal dari Ketapang, Batu Perahu, Rias, Gusung, dan sejumlah kawasan pesisir lainnya. Koordinator lapangan memperkirakan jumlah peserta aksi mencapai 200 hingga 300 orang, sementara belasan perwakilan nelayan diterima untuk menyampaikan aspirasi secara langsung di dalam gedung DPRD.
Dalam tuntutannya, nelayan meminta perairan Batu Perahu dan sekitarnya ditetapkan sebagai zona nol tambang. Mereka menilai aktivitas pertambangan di sekitar wilayah tangkap telah berdampak terhadap kehidupan dan mata pencaharian nelayan tradisional.
Konflik antara nelayan dan pihak penambang disebut telah berlangsung sejak 2012. Perselisihan tersebut bahkan beberapa kali melibatkan aparat kepolisian.
Selain persoalan konflik, nelayan juga mengeluhkan hasil tangkapan yang semakin menurun dan tidak menentu. Kondisi itu membuat mereka harus mencari ikan lebih jauh ke tengah laut, sehingga biaya operasional, terutama pembelian bahan bakar solar, semakin meningkat.
Bagi masyarakat nelayan, penetapan zonasi laut bukan sekadar persoalan administrasi tata ruang, melainkan menyangkut perlindungan wilayah tangkap dan keberlangsungan mata pencaharian mereka.
Dengan ditundanya pembahasan Raperda RZWP3K, tuntutan nelayan Bangka Selatan terkait penetapan kawasan Batu Perahu sebagai zona zero tambang kini menjadi salah satu persoalan yang perlu dibahas kembali DPRD Babel bersama pihak-pihak terkait. (*/red)
