PANGKALPINANG, DAN – Pertamina menyatakan kesiapan menyalurkan tambahan 120.000 liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mengatasi kelangkaan pasokan yang dialami sekitar 400 nelayan di Kota Pangkalpinang. Tambahan pasokan tersebut diharapkan dapat memulihkan aktivitas melaut para nelayan yang terganggu akibat sulitnya memperoleh solar dan Pertalite selama hampir 21 hari.
Komitmen tersebut diperoleh setelah Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menerima audiensi perwakilan kelompok nelayan Pangkalpinang yang dipimpin Ferdiyansyah di ruang kerjanya, Selasa (3/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan keluhan terkait terbatasnya pasokan BBM bersubsidi yang berdampak langsung terhadap aktivitas dan penghasilan mereka.
Didit mengatakan, sekitar 400 nelayan terdampak kelangkaan BBM, baik jenis solar maupun Pertalite. Bahkan, sebagian nelayan terpaksa tidak melaut selama hampir tiga pekan karena tidak mendapatkan bahan bakar untuk menunjang aktivitas penangkapan ikan.
“Permasalahan utamanya nelayan kekurangan pasokan BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite, selama hampir 21 hari akibat ketiadaan stok. Ini tentu berdampak langsung terhadap aktivitas dan penghasilan para nelayan,” ujarnya.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Didit mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Wijaksono selaku penanggung jawab Pertamina wilayah Bangka Belitung. Dari komunikasi itu, Pertamina menyatakan kesiapannya memberikan tambahan pasokan BBM sebanyak 120.000 liter untuk memenuhi kebutuhan nelayan.
“Alhamdulillah, sudah ada titik terang. Pertamina siap menyalurkan tambahan BBM sebanyak 120.000 liter, baik solar maupun Pertalite. Namun, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang harus segera menyelesaikan administrasi dan pendataan agar proses penyalurannya dapat segera direalisasikan,” jelasnya.
Didit menegaskan, proses administrasi dan pendataan menjadi tahapan penting sebelum tambahan pasokan tersebut disalurkan kepada nelayan. Selanjutnya, mekanisme distribusi akan dikoordinasikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang bersama Pertamina untuk memastikan BBM bersubsidi diterima oleh nelayan yang berhak.
“Kami meminta dinas terkait segera menuntaskan administrasinya. DPRD Babel akan terus mengawal proses ini agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan dapat segera dimanfaatkan oleh para nelayan,” tegasnya.
Selain mendorong penyelesaian persoalan pasokan dalam jangka pendek, DPRD Babel juga menyiapkan langkah antisipasi agar kelangkaan BBM bersubsidi tidak kembali terjadi. Salah satunya melalui usulan penambahan kuota BBM bersubsidi bagi nelayan dan masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung.
Untuk merealisasikan usulan tersebut, DPRD Babel bersama pihak terkait berencana menjadwalkan pertemuan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pertemuan itu akan membahas kebutuhan riil serta peluang penambahan kuota BBM bersubsidi, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pada 2027.
“Kami akan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi, baik solar maupun Pertalite, bagi nelayan dan wilayah Bangka Belitung secara keseluruhan agar kebutuhan pada 2027 dapat terpenuhi. Harapannya, persoalan seperti ini tidak terus berulang dan nelayan bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik,” pungkas Didit. (*/tim)
