PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) merealisasikan sejumlah program prioritas pendidikan sepanjang 2026. Program tersebut mencakup pemberian seragam sekolah gratis dan bantuan biaya pendidikan bagi 1.165 peserta didik, pembangunan unit sekolah baru, revitalisasi sarana pendidikan, serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Berbagai program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, serta meningkatkan pemerataan fasilitas dan kualitas pembelajaran di Kota Pangkalpinang.
Salah satu program yang telah dilaksanakan adalah penyaluran seragam sekolah gratis dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, hingga SMP. Program tersebut diluncurkan pada 26 September 2026 di Stadion Depati Amir dengan sasaran sebanyak 1.165 peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Darwin menjelaskan, bentuk bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing penerima. Peserta didik SMP memperoleh satu set seragam sekolah lengkap dengan topi, dasi, dan kaus kaki, serta tabungan pendidikan sebesar Rp1 juta melalui Bank Sumsel Babel.
Sementara itu, peserta didik SD menerima seragam sekolah dan uang pembinaan sebesar Rp850 ribu. Adapun peserta didik PAUD memperoleh perlengkapan belajar berupa buku gambar, krayon, penghapus, dan pensil, disertai bantuan pendidikan sebesar Rp650 ribu.
Darwin mengatakan, penerima bantuan ditetapkan berdasarkan sejumlah persyaratan administratif. Persyaratan tersebut meliputi terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, serta berdomisili di Kota Pangkalpinang yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan KTP orang tua.
Pemkot Bangun SMP Negeri 11 dan Siapkan SMP Negeri 12
Selain memberikan bantuan langsung kepada peserta didik, Pemkot Pangkalpinang memperluas akses pendidikan melalui pembangunan unit sekolah baru. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah peserta didik dan mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri di sejumlah wilayah.
Darwin menjelaskan, pembangunan SMP Negeri 11 di Kelurahan Selindung, Kecamatan Gabek, saat ini masih berlangsung. Pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pemerintah daerah terhadap perkembangan penduduk, khususnya di Kecamatan Gabek, Gerunggang, dan Bukit Intan.
Kehadiran SMP Negeri 11 dinilai penting untuk menjawab kebutuhan sekolah negeri di kawasan tersebut. Pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sebelumnya, SMP Negeri 7 belum mampu menampung seluruh lulusan SD yang ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah negeri.
Pembangunan SMP Negeri 11 ditargetkan rampung pada akhir Desember 2026. Pemerintah berharap sekolah tersebut dapat mulai beroperasi dan menerima peserta didik baru pada tahun ajaran 2027.
Pemkot Pangkalpinang juga menyiapkan pembangunan SMP Negeri 12 di Kecamatan Gerunggang untuk memperkuat daya tampung pendidikan menengah pertama. Menurut Darwin, penyusunan Detail Engineering Design (DED) sekolah tersebut telah masuk dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT) 2026.
Pembangunan fisik SMP Negeri 12 ditargetkan dimulai setelah pengesahan anggaran 2027, dengan harapan dapat beroperasi pada Juli 2027. Sekolah ini diproyeksikan melayani peserta didik dari wilayah Gerunggang, terutama Tuatunu, Kampak, dan Air Kepala Tujuh, dengan perkiraan anggaran pembangunan sekitar Rp2 miliar.
Revitalisasi Sekolah Mengacu pada Data Pemerintah Pusat
Di samping pembangunan sekolah baru, Pemkot Pangkalpinang turut mendukung program revitalisasi satuan pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Program ini ditujukan untuk memperbaiki kondisi sarana dan prasarana sekolah berdasarkan kebutuhan serta tingkat kerusakan bangunan.
Darwin menjelaskan, penentuan sekolah penerima revitalisasi dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada data yang tercatat dalam Dapodik. Data tersebut mencakup kondisi sarana dan prasarana sekolah, kategori tingkat kerusakan bangunan mulai dari ringan, sedang, hingga berat, serta dokumentasi kondisi fisik di lapangan.
Sekolah yang memenuhi kriteria selanjutnya mengikuti tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Sementara itu, Dindikbud Kota Pangkalpinang bertugas melakukan pemantauan dan memastikan data kondisi sekolah dalam Dapodik diperbarui sesuai keadaan sebenarnya.
Peningkatan Kompetensi Guru dan Dukungan Sarana Pendidikan
Pemerataan akses pendidikan juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Karena itu, Pemkot Pangkalpinang mendorong penguatan kompetensi tenaga pendidik, khususnya guru, melalui berbagai kegiatan pengembangan profesional.
Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan, In House Training (IHT), lokakarya, dan seminar. Selain peningkatan kapasitas guru, pemerintah daerah juga mendorong pembangunan ruang kelas baru serta pemenuhan sarana pendidikan, terutama di wilayah yang mengalami pertumbuhan jumlah peserta didik.
Pemkot Pangkalpinang turut membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sektor pendidikan dan memperkuat pelaksanaan program prioritas daerah.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemkot Pangkalpinang berupaya membangun layanan pendidikan yang lebih merata dan terjangkau. Keberlanjutan program bantuan peserta didik, penambahan daya tampung sekolah, perbaikan fasilitas, serta peningkatan kompetensi guru menjadi faktor penting untuk mendukung kualitas pendidikan di Kota Pangkalpinang. (*/red)
