PANGKALPINANG, DAN – Sebanyak 327 rumah di Kota Pangkalpinang mendapatkan bantuan program Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 86 rumah telah selesai dibangun, sementara 241 rumah lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pangkalpinang, Bartholomeus Suharto mengatakan, data penerima bantuan tersebut telah melalui proses pendataan dan verifikasi. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, dengan penerima tersebar di seluruh tujuh kecamatan di Kota Pangkalpinang.
“Data yang masuk dan diverifikasi ada sekarang 327 unit rumah. Minggu kemarin kita sampaikan, ada 86 rumah yang sudah selesai, yang lain dalam proses,” katanya, Kamis (8/10/2026).
Menurut Suharto, data calon penerima bantuan berasal dari berbagai sumber, mulai dari pendataan Pemerintah Kota Pangkalpinang, usulan kecamatan dan kelurahan, hingga usulan pemerintah pusat serta aspirasi DPR. Seluruh usulan tersebut kemudian masuk dalam proses verifikasi sebelum penerima ditetapkan.
Program yang sebelumnya dikenal sebagai BSPS tersebut diberikan dalam bentuk dana stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki atau membangun rumah agar memenuhi standar hunian yang lebih layak. Namun, bantuan pemerintah tidak dimaksudkan untuk menanggung seluruh biaya pembangunan karena penerima tetap diwajibkan menyediakan dukungan melalui keswadayaan.
Untuk setiap rumah, pemerintah pusat memberikan bantuan sebesar Rp20 juta, terdiri atas Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah. Karena bersifat stimulan, penerima harus menyiapkan tambahan biaya atau sumber daya secara swadaya agar pembangunan rumah dapat diselesaikan.
“Ini dana stimulan, jadi perlu ada dana tambahan keswadayaan dari penerima bantuan. Jangan sampai nanti dana diberikan, tetapi tidak selesai. Harus selesai,” jelasnya.
Suharto mengingatkan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima agar benar-benar memastikan kesiapan untuk mengikuti program hingga pembangunan selesai. Menurutnya, kesiapan keswadayaan menjadi salah satu faktor penting agar bantuan yang telah diberikan pemerintah dapat menghasilkan rumah yang layak dan tidak berhenti di tengah proses pembangunan.
“Kalau mereka tidak punya keswadayaan, takut nanti tidak selesai. Jadi jangan sampai sudah disetujui kemudian mundur dan sebagainya, sayang,” ujarnya.
Selain program bantuan dari pemerintah pusat, Pemkot Pangkalpinang pada 2026 juga membangun 10 rumah melalui program bantuan perumahan yang bersumber dari pemerintah daerah. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Pemkot Pangkalpinang juga telah mengusulkan penambahan kuota bantuan bedah rumah untuk tahun depan. Pemerintah daerah berharap kuota tersebut dapat meningkat dari sekitar 300 unit menjadi 500 rumah pada 2027.
“Kita tahun depan mengusulkan di angka 500. Kalau bisa, mudah-mudahan meningkat dari 300 sekarang ini ke angka 500 tahun depan,” katanya.
Suharto mengatakan, peningkatan kuota diperlukan karena masih terdapat cukup banyak rumah di Pangkalpinang yang membutuhkan penanganan. Pemerintah daerah juga akan terus mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan potensi keswadayaan agar bantuan stimulan dari pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Harapannya Pemko mendukung itu sehingga masyarakat mau menerima dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan menggali potensi keswadayaan itu. Sehingga bisa membuat rumah yang layak bagi keluarga-keluarga di Pangkalpinang,” pungkasnya. (*/adv/tim)
