PANGKALPINANG, DAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Eddy Iskandar mendorong Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, memiliki wilayah percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Konsep tersebut dinilai penting agar berbagai inovasi pengelolaan sampah yang selama ini dilakukan komunitas dapat dikembangkan menjadi sistem yang terstruktur dan direplikasi di wilayah lain.
Gagasan itu disampaikan Eddy saat melaksanakan silaturahmi dan menyerap aspirasi masyarakat dalam agenda Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 di Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Minggu (13/9/2026) sore. Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Golkar itu juga melihat langsung aktivitas pengolahan sampah yang dilakukan masyarakat dan kelompok komunitas di wilayah setempat.
Menurut Eddy, sejumlah komunitas pengelola sampah di Pangkalpinang telah menunjukkan perkembangan positif. Sampah organik mulai dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, termasuk budidaya maggot, sementara sampah anorganik dikembangkan melalui kerja sama dengan sejumlah pihak.
“Pengolahan sampah di Pangkalpinang sudah bertransformasi. Tetapi yang belum ada sebenarnya adalah wilayah percontohan,” ujarnya.
Karena itu, Eddy mengusulkan agar satu wilayah di Kecamatan Bukit Intan, baik pada tingkat RT maupun kelurahan, ditetapkan sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Menurutnya, wilayah tersebut nantinya dapat menjadi contoh konkret mengenai bagaimana sampah dikelola sejak dari sumber hingga menghasilkan manfaat ekonomi maupun lingkungan.
“Kita sebenarnya mendorong bagaimana ada wilayah di Bukit Intan, satu RT atau satu kelurahan, nanti akan menjadi percontohan,” katanya.
Eddy menilai keberadaan wilayah percontohan menjadi penting karena konsep pengelolaan sampah pada dasarnya tidak sulit untuk diterapkan, tetapi membutuhkan contoh nyata yang dapat dilihat dan dipelajari masyarakat. Keberhasilan satu wilayah, kata dia, akan memudahkan penerapan konsep serupa di kawasan lainnya.
“Pengolahan sampah ini bukan sesuatu yang ribet, tetapi sesuatu yang bisa diduplikasi. Untuk menduplikasi itu, orang ingin melihat keberhasilan dulu,” jelasnya.
Eddy mengungkapkan, salah satu komunitas pengelola sampah saat ini telah mampu menangani hampir 100 kilogram sampah setiap hari. Jika kapasitas tersebut dapat dikembangkan oleh lebih banyak kelompok, volume sampah yang dapat dialihkan dari pembuangan akhir berpotensi meningkat secara signifikan.
“Kalau ada 10 kelompok dengan kapasitas yang sama, hampir satu ton sampah bisa ditangani setiap hari,” ujarnya.
Namun, Eddy menyebut peningkatan kapasitas hingga mencapai sekitar dua ton sampah per hari membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, terutama dalam penyediaan fasilitas dan peralatan pengolahan. Penguatan kapasitas komunitas juga diperlukan agar aktivitas pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Untuk pengembangan ini menjadi misalnya 2 ton per hari, tentu harus juga ada pengembangan dan dukungan dari banyak pihak,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Eddy turut mengajak sektor perbankan dan lembaga terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BNI, untuk melihat secara langsung aktivitas komunitas pengelola sampah. Ia berharap keterlibatan sektor keuangan tidak hanya berupa dukungan program, tetapi juga dapat membantu memperkuat sarana dan kapasitas kelompok pengelola sampah.
“Dukungan kepada komunitas itu bisa berupa peralatan, alat-alat pengolahan, kemudian perluasan bahan pengolahan dan sebagainya,” katanya.
Selain dukungan fasilitas, Eddy menekankan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah. Menurutnya, kebiasaan tersebut harus terus dibangun hingga menjadi budaya agar sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat berjalan secara konsisten.
“Perilaku memilah sampah itu dengan dukungan dari banyak pihak, maka akan menjadi budaya. Itu yang harus didorong sehingga pengolahan sampah bisa berkelanjutan,” tuturnya.
Saat ini, sejumlah komunitas pengelola sampah telah berkembang di beberapa kawasan Pangkalpinang, di antaranya Pangkalbalam, Gerunggang, dan Tua Tunu. Namun, Eddy menilai dukungan terhadap komunitas tersebut masih perlu diarahkan secara lebih fokus dan terintegrasi sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Selama ini proses pengolahan sampah dan dukungan kepada pengolahan sampah masih separatis, seperti terpisah-pisah. Kita berharap fokus, yaitu membentuk daerah percontohan. Bisa satu RT, bisa satu kelurahan,” jelasnya.
Ia berharap kawasan percontohan tersebut nantinya tidak hanya berfungsi sebagai lokasi pengolahan sampah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat dari wilayah lain. Dengan demikian, praktik pengelolaan sampah yang telah berhasil dapat direplikasi secara bertahap di berbagai kawasan Kota Pangkalpinang.
“Kalau sudah menjadi percontohan, yang lain bisa menjadi tempat pembelajaran untuk melakukan itu,” pungkas Eddy. (*/ril)
