PANGKALPINANG, DAN – Persoalan ketersediaan air bersih, buruknya drainase, dan ancaman banjir menjadi isu yang paling banyak disampaikan masyarakat Pangkalpinang dalam rangkaian Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Minggu (13/9/2026). Keluhan tersebut muncul di sejumlah wilayah, mulai dari Air Itam, Sinar Bulan, Bukit Merapen, Kampung Pasir hingga Bukit Sari, yang menunjukkan masih adanya persoalan infrastruktur dasar dan layanan publik yang dirasakan langsung masyarakat.
Di tengah musim kemarau yang berkepanjangan, kebutuhan terhadap air bersih menjadi perhatian serius warga. Sementara pada wilayah lain, masyarakat menghadapi persoalan drainase yang tidak optimal, saluran air yang tersumbat, hingga banjir yang terjadi ketika hujan deras.
Anggota Komisi IV DPRD Babel dari Fraksi Gerindra, Hardi Efendi mengatakan, persoalan air menjadi salah satu aspirasi utama masyarakat Kelurahan Air Itam dan Sinar Bulan, Kota Pangkalpinang. Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan reses yang digelar di Warung Kopi Mangkalok, Air Itam, Pangkalpinang.
Warga menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Selain itu, perbaikan saluran air atau drainase dinilai penting agar sumber air yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Hardi berjanji akan mengawal aspirasi tersebut dan mendorong pemerintah daerah mengambil langkah untuk mengatasi persoalan air bersih sekaligus memperbaiki infrastruktur saluran air. Menurutnya, kebutuhan air merupakan persoalan mendasar yang tidak dapat diabaikan, terutama ketika masyarakat menghadapi musim kemarau berkepanjangan.
“Keluh kesah daripada masyarakat terkait air mandi ya musim kemarau ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Insya Allah kita mencoba mendorong untuk dilakukan perbaikan saluran-saluran air agar semua masyarakat bisa menikmati, apalagi di musim kemarau ini untuk menikmati sungai-sungai yang masih bisa dimanfaatkan,” ujarnya.
Menurut Hardi, persoalan air bersih tidak cukup ditangani sebagai kebutuhan jangka pendek. Infrastruktur pendukung seperti drainase dan saluran air perlu diperbaiki agar sumber air yang masih dapat dimanfaatkan masyarakat tetap terjaga dan dapat diakses secara lebih optimal.
Persoalan serupa juga mencuat dalam reses Anggota Komisi I DPRD Babel, Ucok Oktahaber, yang digelar di kediamannya pada Minggu (13/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan keluhan mengenai krisis air bersih, salah satunya disampaikan Ketua RT di kawasan Bukit Merapen, Yadi.
Ucok menegaskan bahwa kebutuhan air bersih merupakan persoalan mendasar yang harus segera mendapatkan perhatian. Ia memastikan aspirasi masyarakat akan dikoordinasikan dengan instansi terkait untuk mencari solusi yang dapat ditindaklanjuti.
“Permasalahan ini kita tampung. Kita akan usahakan secepat mungkin agar bisa ditindaklanjuti,” katanya.
Menurut Ucok, kegiatan reses merupakan bagian dari tanggung jawab anggota DPRD untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat. Ia mengajak warga menyampaikan berbagai persoalan di lingkungannya agar dapat menjadi bahan perjuangan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Sementara itu, persoalan banjir dan buruknya kondisi drainase menjadi sorotan dalam reses Anggota DPRD Babel, Rustam Mataris. Dalam kegiatan yang dihadiri unsur RT, RW, Karang Taruna hingga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tersebut, warga menyampaikan berbagai persoalan infrastruktur, termasuk kondisi saluran air di kawasan Kampung Pasir.
Rustam mengatakan, saluran air di kawasan tersebut sudah lama tidak dibersihkan sehingga aliran air tersendat dan meningkatkan risiko banjir saat musim hujan. Kondisi tersebut terutama dirasakan masyarakat yang berada di kawasan Kampung Pasir bagian bawah karena menerima limpahan air dari wilayah yang lebih tinggi.
“Sejak dibangun saluran ini, belum pernah dibersihkan. Sehingga sekarang buntu. Kalau musim hujan, banjir ke mana-mana,” ungkapnya.
Menurut Rustam, persoalan Kampung Pasir tidak cukup hanya diselesaikan dengan pembersihan saluran yang ada. Pemerintah juga perlu membangun saluran baru untuk mengantisipasi limpahan air dari wilayah atas yang selama ini mengalir langsung ke permukiman warga.
“Memang sebenarnya harus cepat dibangun masalah saluran Kampung Pasir itu. Tidak ada saluran sama sekali. Limpahan air dari atas turun ke bawah semua, jadi memang perlu dibuat saluran,” jelasnya.
Keluhan mengenai banjir juga disampaikan masyarakat dalam reses Anggota DPRD Babel, Monica Haprinda, di Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang. Selain persoalan banjir dan saluran air, warga juga menyampaikan aspirasi terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB), akses BPJS Kesehatan, serta beasiswa.
Warga Bukit Sari mengeluhkan genangan yang kerap terjadi ketika hujan deras akibat kondisi saluran air yang dinilai belum optimal. Mereka berharap pemerintah segera melakukan normalisasi saluran dan memperbaiki infrastruktur lingkungan yang dinilai belum mampu mengatasi aliran air.
“Kami sudah dua periode menyampaikan hal ini, namun belum ada penyelesaian nyata. Setiap hujan deras, air langsung masuk ke rumah. Kami mohon agar saluran air segera dibersihkan dan dinormalisasi,” ungkap salah satu warga.
Monica memastikan persoalan tersebut akan menjadi bagian dari catatan hasil reses untuk disampaikan kepada pemerintah daerah dan perangkat terkait. Ia mengatakan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses akan menjadi bahan perjuangan untuk program dan kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya.
“Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami catat dan perjuangkan untuk masuk dalam rencana anggaran tahun 2027 hingga 2028. Untuk tahun 2026 dan anggaran perubahan sudah ditetapkan, sehingga fokus kita sekarang adalah menyerap kebutuhan masyarakat untuk dipersiapkan pada tahun berikutnya,” ujarnya.
Selain persoalan air bersih dan drainase, masyarakat dalam sejumlah kegiatan reses juga menyampaikan berbagai kebutuhan lainnya. Rustam, misalnya, menerima aspirasi terkait perbaikan jalan utama yang berstatus jalan provinsi, sementara warga Bukit Sari menyampaikan persoalan SPMB, akses BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, serta kebutuhan beasiswa.
Persoalan kemampuan anggaran daerah juga menjadi salah satu tantangan dalam merealisasikan aspirasi masyarakat. Hardi menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Babel saat ini berada di kisaran Rp1,9 triliun, turun dari sebelumnya Rp3,6 triliun, sementara sekitar 50 persen anggaran tersebut digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai.
“Terkait daripada anggaran kita, perlu bapak-bapak ketahui, Provinsi Bangka Belitung saat ini PAD-nya hanya Rp1,9 triliun, yang tadinya dari Rp3,6 triliun. Rp1,9 triliun itu sudah dihabiskan 50 persennya untuk gaji dan tunjangan pegawai, maka masih menyisakan sekitar Rp900 miliar lebih untuk pembangunan,” bebernya.
Keterbatasan fiskal tersebut turut memengaruhi pembahasan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD. Tidak seluruh aspirasi masyarakat dapat langsung direalisasikan karena harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran, kewenangan pemerintah daerah, serta skala prioritas pembangunan. (*/ril)
