PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang harus mengandalkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan di tengah terbatasnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat Pemkot Pangkalpinang harus mengatur ulang strategi pembangunan dengan tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan masyarakat kurang mampu. Hal itu disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin saat menghadiri kegiatan Sapa Wali Kota dan Wakil Wali Kota bersama masyarakat Kecamatan Taman Sari di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Rabu (2/9/2026).
Saparudin mengatakan, ketika dirinya bersama Wakil Wali Kota Pangkalpinang Dessy Ayutrisna mulai memimpin daerah, Pemkot Pangkalpinang dihadapkan pada persoalan berkurangnya transfer pemerintah pusat yang sebelumnya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan.
“Sebetulnya kita begitu kami sama Ibu Desy jadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, kita dihadapkan satu persoalan bahwa kita tidak ada lagi transfer dana untuk pembangunan dari pemerintah pusat,” katanya.
Menurut Saparudin, pada 2026 terdapat sekitar Rp193 miliar dana pembangunan yang sebelumnya dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Namun, akibat kebijakan efisiensi, dana transfer dari pemerintah pusat saat ini lebih banyak diarahkan untuk membiayai gaji pegawai dan kebutuhan operasional pemerintahan.
Kondisi tersebut mendorong Pemkot Pangkalpinang untuk mengoptimalkan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi. Meski demikian, Saparudin menegaskan peningkatan pendapatan daerah harus tetap dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat agar tidak menambah beban warga.
“Jadi kita berusahalah bagaimana pajak dan retribusi ini harus kita naikkan. Tapi di sisi lain, kita jangan memberatkan rakyat,” ujarnya.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta melunasi pajak kendaraan yang masih menunggak. Saparudin menegaskan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
“Insyaallah apa yang diberikan oleh masyarakat, dititipkan kepada pemerintah daerah ini akan kami kembalikan kepada masyarakat kembali,” katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Saparudin menyebut pendidikan tetap menjadi salah satu prioritas utama Pemkot Pangkalpinang. Pemerintah kota saat ini tengah membangun SMP Negeri 11 setelah mengumpulkan anggaran pembangunan, sedangkan pembangunan SMP Negeri 12 direncanakan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Selain membangun sekolah baru, Pemkot Pangkalpinang juga melakukan revitalisasi sejumlah fasilitas pendidikan. Hampir 20 satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD hingga SMP disebut mendapatkan program perbaikan.
“Jadi semua yang dari masyarakat yang dibayar masyarakat itu kita kembalikan lagi ke masyarakat untuk dibangun fasilitas, terutama pemenuhan fasilitas pendidikan,” tuturnya.
Pemkot Pangkalpinang juga tengah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang belum bersekolah. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun program agar seluruh anak di Kota Pangkalpinang memperoleh akses pendidikan.
“Jangan sampai nanti ada anak-anak kita yang enggak sekolah. Nah, ini kami lagi data anak-anak yang enggak sekolah kita data semua,” ucapnya.
Selain pendidikan, sektor kesehatan menjadi prioritas lainnya. Pemkot Pangkalpinang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala kepesertaan BPJS Kesehatan, termasuk peserta yang memiliki tunggakan dan tidak mampu melunasinya.
Saparudin meminta perangkat pemerintahan hingga tingkat RT dan RW turut menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat agar warga yang membutuhkan dapat segera mengakses layanan kesehatan. “Kalau ada yang sakit, ayo ke Puskesmas. Terus, kalau BPJS-nya mati bisa diurus,” katanya.
Pemkot Pangkalpinang juga menyiapkan penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat lanjut usia melalui Unit Geriatri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Depati Hamzah. Warga berusia di atas 60 tahun nantinya diharapkan dapat memperoleh layanan khusus sehingga tidak perlu menunggu terlalu lama seperti pada antrean pelayanan poli umum.
Selain itu, pelayanan poli di RSUD Depati Hamzah direncanakan diperpanjang hingga pukul 21.00 WIB melalui layanan poli sore. Pemkot Pangkalpinang juga tengah menyiapkan pelayanan Puskesmas hingga pukul 21.00 WIB.
“Yang penting sekolah, kesehatan, pendidikan, nomor satu. Nah, baru yang ketiga, kita harus perhatian dengan saudara-saudara kita yang kurang mampu,” tegas Saparudin.
Dalam kesempatan tersebut, Saparudin juga mengajak masyarakat memperkuat budaya gotong royong, khususnya dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran drainase. Menurutnya, kebersihan selokan dapat membantu mengurangi risiko banjir sekaligus menjaga kesehatan masyarakat.
“Kalau selokan-selokan itu bersih paling tidak mengurangi. Banyak fungsinya. Ketika lingkungan kita bersih, insyaallah keluarga kita sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Taman Sari Yansah Tridarman Putra mengatakan kegiatan Sapa Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan inovasi yang lahir dari aspirasi masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, masyarakat membutuhkan ruang untuk bertatap muka langsung dengan pimpinan daerah guna menyampaikan aspirasi sekaligus memperoleh arahan mengenai kebijakan pemerintah.
“Kegiatan ini diinisiasi di pertama di Kelurahan Opas Indah. Masyarakat begitu antusias. Masyarakat ingin bertemu, bertatap muka dengan pimpinan tertinggi di Kota Pangkalpinang,” kata Yansah.
Ia menargetkan kegiatan serupa dapat dilaksanakan di seluruh kelurahan yang berada di Kecamatan Taman Sari. Kegiatan di Kelurahan Opas Indah yang sebelumnya tidak dihadiri Wali Kota karena berhalangan juga akan kembali digelar.
Yansah menambahkan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang komunikasi bagi RT dan RW yang baru dilantik untuk memahami arah kebijakan Pemkot Pangkalpinang. “Jadi benar-benar aspirasi dari bawah. Kami minta arahan seperti apa nanti kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang,” ujarnya.
Di sisi lain, perwakilan Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Andi, mengatakan pihaknya merasa terhormat dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan Sapa Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi momentum mempererat silaturahmi dan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
“Kami percaya bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha merupakan bagian penting dalam mendukung kemajuan Kota Pangkalpinang, khususnya dalam pengembangan pariwisata, hospitality, dan perekonomian daerah,” katanya.
Andi menegaskan Swiss-Belhotel Pangkalpinang siap mendukung berbagai program Pemkot Pangkalpinang serta terus berkontribusi memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. (*/tim)
