PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mulai membangun SMP Negeri 11 Pangkalpinang untuk menjawab kebutuhan kapasitas pendidikan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Namun, pembangunan sekolah baru tersebut dihadapkan pada persoalan lain, yakni kekurangan sekitar 120 guru yang juga harus segera dipenuhi.
Pembangunan SMP Negeri 11 ditandai dengan peletakan batu pertama yang digelar Rabu (2/9/2026). Wali Kota Pangkalpinang, Prof. H. Saparudin mengatakan, pembangunan sekolah baru menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan sarana pendidikan, khususnya di kawasan yang mengalami pertumbuhan penduduk dan permukiman.
“Memang satu keharusan karena jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kota Pangkalpinang setiap tahun sekitar 4 sampai 5 persen,” katanya.
Menurut Saparudin, kebutuhan penambahan sekolah tingkat SMP saat ini cukup mendesak. Selain SMP Negeri 11, Pemkot Pangkalpinang juga merencanakan pembangunan SMP Negeri 12 sebagai langkah antisipasi terhadap pertumbuhan jumlah peserta didik.
Kebutuhan sekolah baru terutama terlihat di sejumlah kawasan yang berkembang menjadi pusat permukiman, seperti Selindung Baru serta kawasan Kampak-Tuatunu. Pemkot Pangkalpinang juga masih membutuhkan tambahan satu unit SD, khususnya untuk melayani kebutuhan pendidikan masyarakat di kawasan Kampak-Tuatunu.
Lonjakan jumlah calon peserta didik, lanjut Saparudin, telah terlihat dalam proses penerimaan siswa baru. Kondisi tersebut terutama terjadi di wilayah Kecamatan Gabek dan Kecamatan Gerunggang.
“Pada waktu kami melakukan penerimaan siswa baru, sudah kelihatan datanya bahwa terjadi lonjakan di daerah-daerah kawasan Gabek dan Kecamatan Gerunggang,” ujarnya.
Untuk pembangunan SMP Negeri 11, Pemkot Pangkalpinang menargetkan seluruh pekerjaan rampung pada akhir 2026. Dengan demikian, sekolah tersebut diharapkan sudah dapat mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran mendatang.
Daya tampung awal SMP Negeri 11 ditargetkan sebanyak tiga rombongan belajar (rombel) atau sekitar 100 siswa. Kapasitas tersebut nantinya dapat dikembangkan melalui penambahan ruang belajar sesuai dengan pertumbuhan jumlah peserta didik.
Namun, Saparudin menegaskan pembangunan infrastruktur pendidikan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung sekolah. Ketersediaan tenaga pendidik menjadi persoalan berikutnya yang harus diselesaikan agar sekolah baru dapat beroperasi secara optimal.
“Kita kekurangan sekitar 120 guru di Kota Pangkalpinang untuk memenuhi kebutuhan SMP yang baru ini, SMP 11, SMP 12, SD, dan juga beberapa guru kita yang pensiun,” ungkapnya.
Menurut Saparudin, kebutuhan guru juga dipengaruhi oleh jumlah tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun setiap tahun. Rata-rata sekitar 30 guru di Kota Pangkalpinang memasuki masa pensiun setiap tahunnya.
Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pemkot Pangkalpinang akan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya terkait pemenuhan tenaga pendidik. Salah satu opsi yang akan dibahas adalah pemanfaatan tenaga P3K di lingkungan Pemerintah Provinsi Babel yang memiliki latar belakang pendidikan.
“Kami akan coba koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi kalau ada tenaga-tenaga P3K di provinsi yang memang berbasis pendidikan. Kami nanti akan adakan PPG untuk Pendidikan Profesional Guru di Kota Pangkalpinang,” jelasnya.
Selain pembangunan gedung sekolah, Pemkot Pangkalpinang juga berencana mengusulkan penambahan ruang belajar pada tahun berikutnya. Langkah tersebut diperlukan agar kapasitas sekolah dapat terus disesuaikan dengan peningkatan jumlah peserta didik.
Saparudin turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung beserta jajarannya atas respons terhadap kebutuhan pembangunan sektor pendidikan di Kota Pangkalpinang. Ia mencontohkan pembangunan SMA Negeri 5 Pangkalpinang yang sebelumnya telah dimulai dan kini sudah menerima siswa, meski proses pembelajaran sementara masih dititipkan.
Sekolah tersebut ditargetkan dapat digunakan secara penuh pada akhir 2026 atau awal 2027. “Terima kasih Pak Gubernur dan jajarannya yang telah memenuhi kapasitas pendidikan di Kota Pangkalpinang,” katanya.
Sementara itu, terkait pembangunan Sekolah Rakyat, Saparudin mengatakan, proses pengusulan masih berjalan di kementerian melalui dukungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kendala yang masih dalam proses penyelesaian adalah kondisi lahan yang perlu dinormalisasi atau diratakan sesuai permintaan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Lahannya agak miring, jadi dari PU Pusat minta diratakan. Prosesnya sedang pengadaan,” pungkasnya. (*/tim)
