PANGKALPINANG, DAN – Ratusan pokok pikiran (pokir) hasil reses anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) selama dua tahun terakhir yang belum terakomodasi menjadi sorotan serius. Isu ini mencuat dalam pertemuan antara Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya dan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Babel, Fery Afriyanto, Senin (6/4/2026), guna memastikan aspirasi masyarakat tetap diperjuangkan.
Didit menegaskan, seluruh hasil reses yang telah dirumuskan menjadi pokir pada prinsipnya akan diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel. Namun, dari total sekitar 600 usulan yang diajukan oleh 45 anggota DPRD, realisasinya harus disesuaikan dengan skala prioritas karena keterbatasan anggaran.
“Hasil reses itu dirumuskan menjadi pokok pikiran (Pokir), alhamdulillah Pemprov berkomitmen akan mengakomodir semua itu. Total ada 600 pokir yang diajukan dari 45 anggota DPRD, namun semua itu akan dipilah-pilah sesuai skala prioritas,” ujar Didit.
Penyusunan skala prioritas ini menjadi tahapan krusial menjelang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan pada 15 April 2026. Program-program yang telah disepakati ditargetkan dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2027.
Didit menjelaskan, sejumlah usulan yang masuk kategori prioritas antara lain perbaikan atap sekolah yang rusak agar tidak membebani anggaran Dinas Pendidikan. Selain itu, perbaikan rumah ibadah juga diusulkan agar tidak lagi bergantung pada anggaran Dinas Sosial.
“Contoh skala prioritas itu seperti reses saya perbaikan atap sekolah yang bocor, sehingga nanti tidak mengganggu dana di Dinas Pendidikan lagi. Termasuk rumah ibadah, baik muslim maupun nonmuslim, supaya tidak lagi menggunakan dana Dinas Sosial,” jelasnya.
Meski demikian, Didit mengakui tidak semua usulan dapat dipaksakan terealisasi apabila anggaran daerah tidak mencukupi. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui pencairan sisa dana royalti agar program-program tersebut dapat berjalan optimal.
“Kami sudah menyampaikan aspirasi masyarakat dari reses itu, tapi semuanya memerlukan dana untuk pelaksanaannya. Semoga saja nanti sisa dana royalti yang ada di pusat bisa segera dicairkan agar hal itu bisa terealisasi,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto membenarkan bahwa pertemuan tersebut juga membahas upaya meningkatkan efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027. Pemerintah daerah, kata dia, akan berupaya memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar seluruh program dapat berjalan sesuai perencanaan.
“Dari pembahasan itu juga bagaimana memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), untuk pelaksanaannya nanti sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disahkan,” ujarnya.
Ke depan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan mengoordinasikan seluruh program agar tetap sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Langkah ini diharapkan mampu memastikan setiap usulan prioritas dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran. (*/tim)
