PANGKALPINANG, DAN – Pemerintah Kota Pangkalpinang mencatat capaian pembangunan yang positif sepanjang 2025, dengan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp930,14 miliar atau 93,64 persen dari target dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kinerja pembangunan dan pelayanan publik, meskipun tahun 2025 diwarnai masa transisi kepemimpinan hingga pelantikan kepala daerah definitif pada Oktober.
Dari sisi keuangan, pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp258,32 miliar atau 107,89 persen, pendapatan transfer Rp664,17 miliar (89,33 persen), serta lain-lain pendapatan sah Rp7,64 miliar (73,46 persen). Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp920,07 miliar atau 87,62 persen dari total anggaran Rp1,05 triliun.
Pada sektor layanan dasar, berbagai indikator juga menunjukkan capaian signifikan. Di bidang pendidikan, anggaran Rp240,26 miliar terealisasi 85,03 persen, yang digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi sarana sekolah serta bantuan bagi peserta didik.
Di sektor kesehatan, realisasi anggaran mencapai 96,59 persen dari Rp263,44 miliar. Pemerintah juga meningkatkan fasilitas layanan kesehatan melalui pembangunan gedung rawat inap dan laboratorium di RSUD Depati Hamzah, serta mendorong cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga 99,86 persen.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan air bersih, dan pemeliharaan fasilitas umum mencatat realisasi 91,56 persen. Di sektor sosial, bantuan diberikan kepada kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia terlantar, anak terlantar, dan korban bencana.
Di bidang ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,98 persen, didorong oleh pelaksanaan job fair dengan 904 lowongan kerja serta pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Namun demikian, realisasi investasi mengalami penurunan menjadi Rp2,62 triliun dibandingkan tahun sebelumnya Rp4,94 triliun. Hal ini menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah.
Selain itu, Pemkot Pangkalpinang juga menjalankan sejumlah program nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan 42 Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik turut diperkuat melalui layanan administrasi kependudukan di hari libur dan program jemput bola ke masyarakat.
Sepanjang 2025, Kota Pangkalpinang juga meraih sejumlah penghargaan, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, penghargaan Daerah Tertib Ukur, serta predikat badan publik informatif dalam keterbukaan informasi.
Menutup penyampaiannya, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami menyadari masih terdapat kekurangan, namun dengan sinergi antara pemerintah, DPRD, dan seluruh masyarakat, kami optimistis pembangunan Kota Pangkalpinang akan semakin baik ke depan,” ujarnya. (*/tim)
