PANGKALPINANG, DAN – Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) pada Senin (6/10/2025) diwarnai aksi besar-besaran ribuan penambang rakyat di depan Kantor Pusat PT Timah Tbk, Pangkalpinang. Massa yang menamakan diri Aliansi Tambang Seluruh Bangka Belitung itu menuntut keadilan atas kebijakan harga beli timah dan penertiban tambang rakyat yang dinilai sepihak.
Aksi yang awalnya berlangsung tertib berubah ricuh ketika aparat keamanan berusaha membubarkan massa yang memblokade akses jalan menuju kantor perusahaan. Gas air mata dan semprotan water cannon dilepaskan untuk mengurai kerumunan, membuat warga dan pedagang sekitar berlarian menyelamatkan diri.
“Kenapa harus kami yang jadi korban? Kami cuma ingin hidup dari tambang, bukan jadi musuh negara,” teriak salah seorang penambang di tengah kericuhan.
Spanduk bertuliskan “Tolak Penertiban Sepihak” dan “Selamatkan Penambang Rakyat” membentang di antara ribuan demonstran yang datang dari berbagai daerah di Bangka dan Belitung.
Di tengah situasi memanas itu, jajaran manajemen PT Timah bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, akhirnya turun langsung menemui massa. Setelah dialog panjang, tercapai kesepakatan penting antara PT Timah dan para perwakilan penambang rakyat.
Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro mengumumkan bahwa perusahaan menyetujui kenaikan harga beli timah kadar Sn 70 menjadi Rp300 ribu per kilogram.
“Kami telah setuju untuk harga timah dengan SN 70 di harga Rp300 ribu per kilogram,” ujarnya di hadapan massa aksi.
Restu menambahkan, PT Timah telah menerima dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara untuk pembelian timah rakyat. Dana tersebut, kata dia, sedang dalam proses pencairan dan diawasi langsung oleh Bambang Patijaya.
“Untuk membeli timah dari bapak dan ibu sekalian, kami telah menerima dana dari Danantara senilai Rp1,5 triliun. Namun kami butuh waktu untuk mencairkannya, jadi mohon kesabarannya,” jelasnya.
Restu juga menegaskan bahwa Satuan Tugas (Satgas) Tambang tidak ditugaskan untuk menangkap masyarakat penambang.
“Satgas tidak ditugaskan untuk menangkap rakyat. Fokusnya adalah menjaga ketertiban dan memastikan kegiatan penambangan berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, yang turut hadir dalam mediasi tersebut, menyambut baik kesepakatan antara perusahaan dan perwakilan massa.
“Alhamdulillah, perjuangan teman-teman semua membuahkan hasil. Tuntutan kalian dikabulkan oleh Bapak Dirut. Ini bukti bahwa perjuangan damai bisa menghasilkan keputusan yang baik,” ujarnya.
Gubernur juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.
“Setelah ini kita kembali bekerja seperti biasa. Jangan anarkis. Mari kita ciptakan Babel yang aman, rakyatnya makmur dan sejahtera,” tambahnya.
Sementara itu, di lokasi terpisah, Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Hidayat meninjau Smelter PT Tinindo Internusa. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk menertibkan tambang ilegal yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
“Negara harus hadir. Kekayaan alam Bangka Belitung bukan untuk segelintir orang, tapi untuk rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo, dikutip dari rilis Kominfo Provinsi Babel.
Kunjungan Presiden ke Babel kali ini juga menandai penyerahan enam smelter rampasan negara kepada PT Timah Tbk. Aset-aset tersebut sebelumnya disita dari kasus korupsi dan praktik penambangan ilegal.
Namun, kebijakan penertiban tambang rakyat belakangan menuai protes. Sejumlah penambang mengaku kehilangan lahan dan alat produksi tanpa solusi alternatif dari pemerintah.
“Kami tidak menolak aturan, tapi kami butuh kejelasan. Jangan hanya perusahaan besar yang dihidupkan, sementara kami dibiarkan lapar,” kata salah satu koordinator aksi.
Aksi demonstrasi yang bertepatan dengan kunjungan Presiden Prabowo ini menjadi sorotan publik. Sayangnya, pada momen ini, Presiden belum berkesempatan untuk menemui langsung ribuan penambang ini. Peristiwa tersebut mencerminkan masih tingginya ketegangan antara kebijakan reformasi tambang nasional dan nasib penambang rakyat di Bangka Belitung. (*/red)
